VONIS.ID – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas perkembangan ekonomi global dan potensi dampak eskalasi konflik Timur Tengah terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Rapat digelar di sela tasyakuran HUT ke‑1 Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).
Dalam rapat, Prabowo didampingi Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), serta sejumlah menteri, antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Investasi & Hilirisasi Rosan Roeslani.
Mereka bersama-sama menilai kondisi ekonomi global dan menyiapkan langkah antisipasi bagi Indonesia.
Pasokan BBM dan Gas Aman
Rapat menegaskan bahwa pasokan BBM dan gas nasional saat ini mencukupi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pemerintah akan terus memantau harga energi global dan menyiapkan strategi mitigasi agar APBN tetap terkendali.
“Pasokan BBM dan gas nasional dalam kondisi aman. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global dan menyiapkan langkah mitigasi agar dampaknya terhadap APBN terkendali,” ujarnya.
Prabowo menekankan pentingnya percepatan swasembada energi sebagai langkah strategis menghadapi ketidakpastian global.
Pemerintah menargetkan penguatan produksi dalam negeri dan efisiensi energi, sehingga Indonesia lebih mandiri menghadapi gejolak harga energi internasional.
Digitalisasi Pemerintahan dan Bantuan Sosial
Selain itu, Prabowo mendorong penguatan digitalisasi pemerintahan.
Salah satu fokusnya adalah pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial.
Dengan sistem digital, pemerintah berharap distribusi bantuan lebih efisien dan belanja negara lebih efektif.
“Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah terus mengantisipasi perkembangan situasi global dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga,” tambah Teddy Indra Wijaya.
Rapat ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global, termasuk potensi dampak konflik Timur Tengah.
Presiden Prabowo menekankan kesiapan menghadapi fluktuasi harga energi dunia, penguatan ekonomi domestik, serta pemanfaatan teknologi untuk efisiensi pemerintahan.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah menegaskan kesiapannya menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil, sambil meminimalkan risiko dari kondisi geopolitik internasional. (*)
