Jumat, 31 Januari 2025

Puan Maharani Minta Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

Jumat, 24 Januari 2025 17:32

KOLASE FOTO - Ketua DPR RI, Puan Maharani dan pagar laut di Tangerang

VONIS.ID - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar pengungkapan pemilik pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, segera dilakukan.

Ia menegaskan bahwa transparansi dalam hal ini sangat penting untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat.

Puan mengatakan bahwa laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia dan milik negara, sehingga tidak ada alasan untuk menutupi siapa yang memiliki atau mengatur penggunaan wilayah laut tersebut.

"Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara, jadi ya segera ungkap milik siapa, kenapa bisa seperti itu, jadi tidak ada hal-hal yang menjadi kecurigaan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (24/1).

Ia mengatakan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal pengungkapan pelaku tersebut.

"Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh Komisi IV," ujarnya.

Pagar laut misterius di laut Tangerang ini pertama kali diungkap oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti. Dinas menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu.

Berbagai instansi tak bisa memastikan siapa pemilik pagar tersebut. Belakangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa pagar laut misterius sudah bersertifikat HGB.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Kelautan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono di kawasan Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.

Rapat akan membahas mengenai isu kelautan termasuk pagar laut yang membentang 30,16 kilometer di kawasan Tangerang, Banten.

Dalam rapat itu, Titiek meminta adanya tindakan konkret dalam pembongkaran pagar laut tersebut.

"Upaya tersebut harus diikuti dengan tindak lanjut penegakan hukum yang tegas dan transparan kepada pelaku utama agar menjadi efek jera dan tidak terulang kembali di daerah lain," kata Titiek saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Trenggono di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

(*)

Baca berita kami lainnya di
Tag berita:
Berita terkait
Beritakriminal