VONIS.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran pembangunan kapal ikan yang disebut sudah cair.
Trenggono menegaskan bahwa proyek pembangunan kapal tersebut menggunakan skema pinjaman luar negeri dari Pemerintah Inggris.
Bukan bersumber dari anggaran yang telah Kementerian Keuangan cairkan.
Pernyataan ini muncul setelah beredar video yang menampilkan Purbaya mempertanyakan belum adanya pesanan kapal ke industri galangan dalam negeri, meski anggaran telah cair.
Trenggono Minta Menkeu Cek Anak Buahnya
Trenggono merespons langsung pernyataan tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @swtrenggono.
Ia meminta Purbaya memastikan kembali informasi di internal Kementerian Keuangan.
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” ujar Trenggono dalam pernyataannya yang dikutip pada Selasa (10/2/2026).
Ia menegaskan bahwa sumber pendanaan proyek pembangunan 1.500 kapal ikan berasal dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris (UK).
Karena itu, ia meminta Menkeu memahami skema pembiayaan yang dalam proyek tersebut.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegasnya.
Pernyataan Menkeu di Forum Kadin
Sebelumnya, Purbaya menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia gelar.
Dalam forum itu, ia mengaku heran karena KKP belum melakukan pemesanan kapal ke galangan dalam negeri.
Menurut Purbaya, Kemenkeu telah mengalokasikan dan mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk mendukung program KKP.
Ia menilai industri galangan nasional seharusnya sudah menerima pesanan apabila proses anggaran telah berjalan.
Pernyataan itu memicu pertanyaan publik mengenai status pendanaan dan realisasi proyek pembangunan kapal ikan yang menjadi bagian dari upaya penguatan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Perbedaan Persepsi Soal Sumber Dana
Perbedaan pernyataan kedua menteri tersebut mengindikasikan adanya perbedaan persepsi mengenai sumber dan mekanisme pembiayaan proyek kapal ikan.
Trenggono menekankan bahwa proyek itu tidak menggunakan dana APBN murni, melainkan skema pinjaman luar negeri yang memiliki prosedur tersendiri.
Proyek pembangunan 1.500 kapal ikan sendiri menjadi bagian dari rencana besar pemerintah.
Hal itu untuk meningkatkan kapasitas armada perikanan dan memperkuat daya saing industri perikanan nasional.
Hingga kini, publik masih menunggu klarifikasi lanjutan dari kedua kementerian terkait status pencairan dana dan realisasi pemesanan kapal ke industri galangan dalam negeri. (*)