VONIS.ID – Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, mengecam keras serangan militer Amerika Serikat ke Iran yang dipimpin Presiden Donald Trump.
Harris menilai serangan tersebut sebagai “perang pilihan” yang tidak didukung rakyat Amerika dan berpotensi menyeret AS ke konflik panjang di Timur Tengah.
Melalui pernyataan di akun X resminya yang dikutip media politik The Hill, Harris menegaskan bahwa ia menentang perang perubahan rezim di Iran.
Ia menyebut Trump menempatkan pasukan Amerika dalam bahaya demi ambisi politiknya.
“Saya menentang perang perubahan rezim di Iran, dan pasukan kita di tempatkan dalam bahaya demi perang pilihan Trump,” tulis Harris.
Harris juga menuduh Trump melanggar komitmen kampanyenya.
Ia mengingatkan bahwa Trump sebelumnya berjanji mengakhiri perang, bukan memulainya.
Ia bahkan menyebut klaim Trump tentang penghancuran program nuklir Iran sebagai kebohongan.
Operasi Militer Skala Besar
Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan pada Sabtu (28/2).
Mereka menargetkan fasilitas komando dan kendali Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), lokasi peluncuran rudal balistik dan drone, pangkalan udara militer, serta sistem pertahanan udara Iran.
Militer Israel mengerahkan lebih dari 200 jet tempur dalam operasi udara terbesar dalam sejarahnya.
Mereka menyerang lebih dari 500 target strategis di berbagai wilayah Iran.
Serangan tersebut menghantam 24 dari 31 provinsi di negara itu.
Komando Pusat AS, United States Central Command (Centcom), mengonfirmasi pihaknya terus mengevaluasi dampak operasi.
Centcom juga menyelidiki laporan yang menyebut serangan mengenai sebuah sekolah perempuan di Iran selatan.
Korban Tewas dan Eskalasi Konflik
Bulan Sabit Merah Iran melaporkan lebih dari 200 orang tewas dan hampir 750 orang terluka akibat serangan gabungan tersebut.
Otoritas Iran menyatakan sejumlah pejabat tinggi turut menjadi korban, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Harris mendesak Kongres segera menggunakan kewenangannya untuk membatasi langkah militer presiden.
Ia menegaskan bahwa konstitusi mengharuskan presiden memperoleh persetujuan legislatif sebelum melancarkan perang besar.
“Kongres harus menggunakan semua kekuatan yang tersedia untuk mencegah keterlibatan lebih jauh dalam konflik ini,” tegasnya.
Pernyataan Harris menandai meningkatnya perdebatan politik di Washington.
Serangan ke Iran kini tidak hanya memicu ketegangan global, tetapi juga memperdalam polarisasi politik di dalam negeri Amerika Serikat. (*)