VONIS.ID — Pernyataan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud terkait Bantuan Keuangan (Bankeu) pemerintah provinsi yang dikaitkan dengan daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD Kaltim mendapat sorotan dari akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah.
Herdiansyah Hamzah yang akrab disapa Castro menilai pernyataan Hasanuddin Mas’ud menunjukkan adanya persoalan dalam memahami hubungan antara anggota DPRD dengan daerah pemilihannya.
Sebelumnya, Hasanuddin Mas’ud menanggapi pernyataan Wali Kota Samarinda Andi Harun mengenai anggota DPRD Kaltim dari dapil Samarinda, tetapi Bankeu yang diharapkan untuk Samarinda justru dialokasikan ke daerah lain.
Hasanuddin menjelaskan, secara pribadi dirinya tidak mempersoalkan kritik yang disampaikan Andi Harun.
Menurutnya, kritik tersebut justru dapat menjadi bahan untuk melihat kembali mekanisme pengalokasian anggaran.
Ia menegaskan, Bankeu bukan merupakan anggaran yang secara khusus melekat pada anggota DPRD berdasarkan dapilnya.
“Kalau saya pribadi, Bantuan Keuangan itu sifatnya tidak wajib. Ada APBD yang mandatori dulu, kemudian mandatori unggulan, pilihan dan Bankeu,” ujar Hasanuddin.
Ia juga menekankan bahwa anggota DPRD Provinsi memiliki cakupan representasi seluruh wilayah Kaltim.
Karena itu, menurutnya, aspirasi anggota DPRD tidak semestinya hanya diarahkan kepada satu daerah pemilihan.
Hasanuddin mencontohkan anggota DPRD dari wilayah Kutai Barat maupun Mahakam Ulu.
Menurut dia, akan menjadi tidak adil apabila anggota DPRD hanya memperjuangkan wilayah masing-masing tanpa memperhatikan kepentingan daerah lain di Kaltim.
“Anggota DPR Provinsi, dia harus seluruh Kaltim dong, bukan hanya misalnya Samarinda,” katanya.
Castro: Representasi Dapil Jangan Dilupakan
Pandangan tersebut kemudian dikritik Castro.
Ia menilai seorang anggota DPRD dipilih melalui proses politik yang berangkat dari dukungan masyarakat di daerah pemilihannya.
“Pernyataan ketua DPRD ini pertanda kegagalan memahami relasi dapil dan anggota DPRD. Dia seperti kacang lupa kulit, ibarat anak ayam yang lupa induk yang melahirkannya,” ujar Castro.
Menurutnya, dalam sistem politik representasi, kepentingan konstituen di dapil merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan oleh anggota legislatif.
Castro menegaskan bahwa anggota DPRD memiliki tanggung jawab memperjuangkan kepentingan masyarakat yang berada di daerah pemilihannya.
Namun, tanggung jawab tersebut bukan berarti anggota DPRD hanya boleh memperhatikan dapilnya.
“Dalam politik representasi, mandatory-nya dari konstituen di dapil. Jadi seorang anggota DPRD wajib hukumnya memperjuangkan kepentingan dapilnya,” tegasnya.
Castro bahkan menyindir Hasanuddin agar kembali memahami konsep dasar mengenai hubungan antara anggota legislatif dan konstituen.
“Perlu kuliah lagi di kelas saya!!!” pungkasnya.
Andi Harun Soroti Peran Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda
Sebelumnya, Andi Harun menyoroti peran anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda.
Ia mengaku sedang menelusuri apakah terdapat wakil rakyat asal Samarinda yang justru mengarahkan Bankeu ke wilayah di luar Kota Tepian.
Hal itu disampaikan Andi Harun saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Samarinda di Hotel Fugo, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, anggota DPRD Kaltim yang memperoleh suara dari masyarakat Samarinda seharusnya ikut memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya.
“Saya lagi teliti siapa anggota-anggota DPRD dari provinsi, wakil Samarinda, yang menjatuhkan Bankeunya bukan di Samarinda. Itu layak disebut pengkhianat rakyat Samarinda,” tegasnya.
Andi Harun mengatakan hasil penelusuran tersebut nantinya akan disampaikan kepada publik melalui media.
“Dan nanti akan saya bagikan kepada media. Inilah wajah anggota-anggota DPRD provinsi kita yang dipilih oleh rakyat Samarinda, tapi bantuan keuangannya dilarikan di luar Samarinda,” katanya.
Ia bahkan mempersilakan pihak yang merasa keberatan untuk merespons pernyataannya tersebut.
Andi Harun menegaskan dirinya tidak akan ragu menyuarakan kepentingan Samarinda ketika menyangkut alokasi anggaran daerah.
Menurutnya, persoalan tersebut berbeda dengan kepentingan politik yang tidak ingin dicampurkannya dengan urusan pemerintahan.
“Ketika menyangkut Bankeu, DBH, saya harus bersuara. Kalau saya enggak bersuara, siapa yang mewakili Samarinda yang bersuara?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda agar tidak mengabaikan mandat masyarakat yang telah memilih mereka.
“Sekali lagi teman-teman DPRD Kaltim yang berasal dari Samarinda, jangan pernah sekali-kali mengkhianati kepercayaan rakyat Samarinda,” pungkasnya. (tim redaksi)