VONIS.ID - Aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan guru di Balai Kota Samarinda, Senin (3/10) lalu, tak luput dari pantauan DPRD Samarinda.
Para guru melakukan aksi demonstrasi terkait dengan kabar adanya pemotongan insentif guru.
Terkait hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti angkat bicara, menurutnya, hal ini wajar dilakukan para guru dalam bentuk memperjuangkan hak untuk kesejahteraan mereka.
“Untuk para guru yang telah memperjuangkan haknya terkait isu pemotongan insentif ini merupakan sesuatu yang mestinya mereka lakukan, agar penyesuaian terhadap taraf kesejahteraan dan pelayanan pendidikan bisa berjalan dengan baik,” kata Sri Puji Astuti.
Ia mengakui wacana pemotongan insentif guru untuk mengevaluasi temuan BPK terkait adanya penerimaan double insentif, yakni guru mendapatkan insentif dan tunjangan profesi sekaligus.
“Dengan adanya temuan dari BPK itu terkait pembayaran yang double, maka tidak diperbolehkan sesuai regulasi,” jelas politisi Partai Demokrat itu.
Ia pun berharap agar kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian utama, apalagi jika dibuat regulasi yang memberikan gaji standar dan disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuannya agar tenaga pendidik yang bergelar pahlawan tanpa tanda jasa itu bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi muda.
“Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, perlu sekali kita menghargai seorang guru yang tidak mengharapkan balas budi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Puji menjelaskan kebijakan pemotongan insentif ini perlu ditinjau ulang sehingga bisa didukung pengelolaan administrasi dan keuangan yang dilakukan Pemkot Samarinda.
“Jika betul pemotongan itu terjadi, maka akan berdampak pada ketidaksejahteraan pada guru yang tengah mendidik penerus bangsa,” tutupnya.
(advertorial)
