VONIS.ID - DPRD Samarinda turut memberikan pandangan terkait polemik pemberian tunjangan para guru.

Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengamati proses aspirasi para guru yang disampaikan langsung ke Balaikota.

“Hasil pertemuan kemarin (Senin) kan sudah jelas bahwa pemkot akan mengajak perwakilan guru kurang lebih 15 orang untuk sama-sama konsultasi dan berdiskusi memperjuangkan aspirasi mereka ke Kemendikbud dan Kemendagri agar para guru bisa mendengar langsung dari para pemangku kebijakan di pusat,” kata Deni saat dikonfirmasi pada, Selasa (4/10/2022).

Ia turut sejalan dengan komitmen wali kota yang ingin mencari solusi dari aspirasi para guru dengan tidak menabrak aturan yang lebih tinggi.

DPRD Samarinda siap berdialog kembali untuk mengurai benang kusut perbedaaan persepsi antara pemkot yang menjalankan aturan dan kepentingan ekonomi para guru.

“Kami sebagai mediasi. Artinya bersama-sama mencari solusi dan formula terbaik dengan pemkot, para guru atas permasalah insentif yang ada. Seusai pernyataan pak wali kota kalau memang ada peluang bisa lebih di tingkatkan lagi tunjangannya kenapa tidak, yang pentig tidak melanggar aturan,” ujarnya.

Polemik pemberian tunjangan bagi para guru muncul setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan evaluasi kebijakan tunjangan kepada para guru berdasarkan temuan BPK Kaltim dan berlandaskan Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022.

Kemudian setelah itu muncul surat edaran nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelarasan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan.

Hal tersbut lantas membuat para guru melakukan aksi di depan Bailaikota Samarinda pada Senin (3/10/2022) kemarin.

(Advetorial)