VONIS.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menindak tegas lahan sawit bermasalah dengan melakukan penyitaan terhadap 4-5 juta hektare pada tahun 2026.
Pernyataan ini Prabowo sampaikan saat Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Rabu (7/1/2026).
Prabowo menegaskan, langkah ini bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan aset negara agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Pemerintah Perkuat Tekad Melawan Korupsi
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta seluruh pembantunya di kabinet untuk bersinergi dalam memberantas korupsi dan penyelewengan hukum.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Ratusan triliun rupiah telah kita selamatkan, namun masih banyak yang bocor. Kita harus bekerja agar uang rakyat sepenuhnya rakyat Indonesia nikmati,” tegas Prabowo.
Ia mencontohkan langkah konkret pemerintah dalam menguasai kembali lahan hutan yang sebelumnya menjadi kebun sawit bermasalah.
“Tahun 2026, mungkin kita akan sita tambahan 4 atau 5 juta hektare lagi,” katanya.
Selain itu, Prabowo menegaskan pemerintah juga telah menyelamatkan atau menguasai kembali ratusan praktek tambang ilegal yang merugikan negara.
Pujian untuk Kinerja Kabinet Merah Putih
Presiden juga memuji kinerja Kabinet Merah Putih selama satu tahun terakhir.
Ia menilai para menteri dan pejabat telah bekerja proaktif tanpa harus menunggu perintah langsung dari pimpinan.
“Saya bangga karena kita sudah menjadi tim yang solid. Setiap posisi, mulai dari striker hingga cadangan, menjalankan tugasnya dengan baik. Saat dibutuhkan, mereka siap dimainkan,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, keberhasilan pemerintah dalam menertibkan aset negara dan memberantas praktik ilegal merupakan bukti bahwa pemerintah serius dalam menegakkan hukum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Fokus pada Kesejahteraan Rakyat
Langkah penyitaan lahan sawit dan pengawasan tambang ilegal ini menunjukkan pemerintah memprioritaskan kepentingan rakyat.
Presiden menekankan, setiap program dan kebijakan harus memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat luas, bukan hanya menjadi keuntungan segelintir pihak.
Prabowo menegaskan, tahun 2026 akan menjadi tahun konsolidasi pemerintah dalam mengembalikan aset negara yang bermasalah sekaligus meningkatkan produksi pangan dan sumber daya alam yang dikelola secara adil. (*)