VONIS.ID — Pemerintah masih menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meski harga minyak dunia melonjak tajam akibat konflik geopolitik yang berkepanjangan.
Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek.
Namun, para ekonom mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa dipertahankan terlalu lama.
Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai pemerintah menghadapi tekanan yang semakin besar jika harga minyak dunia tetap tinggi hingga akhir tahun.
Ia menegaskan bahwa baik pemerintah maupun badan usaha penyalur BBM akan kesulitan menanggung beban subsidi yang terus meningkat.
“Jika kenaikan harga minyak berlangsung hingga akhir tahun, akan semakin sulit menahan harga BBM tidak naik,” ujar Piter dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).
Harga Minyak Melewati Asumsi APBN
Lonjakan harga minyak dunia saat ini telah melampaui asumsi dalam APBN 2026 yang berada di kisaran US$70 per barel.
Di pasar global, harga minyak bahkan telah menembus level di atas US$100 per barel.
Kondisi ini secara langsung meningkatkan beban impor energi Indonesia dan memperbesar tekanan terhadap anggaran negara.
Piter menilai penyesuaian harga energi merupakan langkah yang wajar dalam kondisi tertentu.
Namun, ia menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan skema kompensasi yang tepat sasaran agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Risiko terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Board of Experts Prasasti sekaligus mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, memperkirakan harga minyak yang tinggi akan menekan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berada di kisaran 4,7 hingga 4,9 persen, lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan sekitar 5 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Halim, tekanan tidak hanya datang dari sisi harga energi, tetapi juga dari potensi pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Defisit Fiskal Berpotensi Melebar
Dalam skenario harga minyak di kisaran US$100 per barel dan nilai tukar rupiah mencapai Rp17.000 per dolar AS, Halim memperkirakan defisit fiskal Indonesia dapat melebar hingga 3,3 hingga 3,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut melampaui batas defisit 3 persen yang selama ini dijaga pemerintah.
Para ekonom pun mendorong penguatan koordinasi antarotoritas melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Sinergi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan dinilai krusial untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global yang meningkat.
Dengan tekanan yang terus menguat, pelaku usaha dan masyarakat kini menanti arah kebijakan pemerintah terkait harga energi ke depan. (*)