VONIS.ID – Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda mulai melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) menjelang persiapan tahun anggaran 2026.
Ketua TWAP Samarinda, Syaparudin menegaskan bahwa pelaksanaan Probebaya tahun depan harus kembali pada roh dasarnya, pembangunan dari warga, oleh warga, dan untuk warga.
Ia menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat evaluasi pada Kamis (11/12/ 2025).
“Probebaya 2026 harus berjalan dengan perencanaan yang matang, akurat, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di tingkat RT,” tegasnya.
Perencanaan Lebih Akurat, Konsolidasi Diperkuat
Syaparudin menjelaskan bahwa evaluasi tahunan menjadi agenda rutin TWAP.
Namun, untuk 2026 pihaknya memperketat pengawasan sejak tahap perencanaan.
TWAP akan melakukan konsolidasi menyeluruh dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, serta seluruh kelompok masyarakat (Pokmas).
“Seperti biasanya, kami melakukan evaluasi setiap tahun. Tetapi menghadapi 2026, konsolidasi harus lebih menyeluruh hingga tingkat kelurahan,” ujarnya.
Konsolidasi tersebut juga bertujuan memastikan seluruh proses tetap sejalan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025, yang menjadi payung teknis Probebaya.
TWAP tidak ingin pelaksanaan program melenceng dari ketentuan yang telah disusun secara detail oleh pemerintah kota.
Rembuk Warga Kembali Jadi Jantung Perencanaan
Salah satu aspek yang paling jadi atensi TWAP adalah kualitas rembuk warga, sebuah forum yang seharusnya menjadi fondasi penyusunan program di setiap RT.
Melalui rembuk warga, masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan lingkungan sekaligus merumuskan usulan kegiatan Pokmas.
Namun, pengalaman empat tahun terakhir menunjukkan bahwa tidak semua rembuk warga berjalan sesuai harapan.
Ada kegiatan yang hanya formalitas, tidak melibatkan tokoh warga, atau bahkan menyusun usulan tanpa mempertimbangkan kondisi faktual lingkungan.
“Rembuk warga harus benar-benar melibatkan masyarakat RT sebagai lokus Probebaya. Mereka harus merepresentasikan warga setempat agar program sesuai aspirasi dan kebutuhan,” tegas Syaparudin.
Ia memperingatkan bahwa penyusunan rencana yang tidak sesuai dengan kenyataan lapangan dapat menghasilkan kegiatan yang tidak relevan.
Ia mencontohkan jalan lingkungan rusak atau drainase tersumbat yang seharusnya menjadi prioritas RT karena memengaruhi keselamatan dan kesehatan warga.
Dua Pilar Probebaya: Infrastruktur dan Pemberdayaan
Probebaya memiliki dua pilar utama, yakni pembangunan infrastruktur skala kecil dan program pemberdayaan masyarakat.
TWAP meminta Pokmas memperketat analisis kebutuhan infrastruktur sehingga kegiatan tidak sekadar mengikuti kebiasaan tahunan.
“Tidak boleh ada proyek fisik yang dibuat hanya karena ingin menghabiskan anggaran. Harus ada urgensi dan manfaat nyata bagi warga,” jelasnya.
Pada pilar kedua, yaitu pemberdayaan, TWAP menekankan pentingnya pendataan yang lebih terukur.
Kelompok rentan seperti warga miskin, pemuda menganggur, dan ibu rumah tangga harus mendapat intervensi yang tepat.
Ia memberi contoh warga miskin yang belum memiliki BPJS perlu diidentifikasi dan dibantu.
Pemuda menganggur diarahkan mengikuti pelatihan sesuai minat, sementara perempuan dapat difasilitasi untuk mengembangkan usaha rumahan.
“Semua itu harus di-list dengan jelas. Intinya pemberdayaan harus berjalan dan menghasilkan dampak ekonomi bagi warga RT,” kata Syaparudin.
Perketat Pendampingan dan Pengawasan
TWAP juga menyoroti peran pendamping Probebaya yang dinilai tidak selalu optimal.
Ia menegaskan bahwa pendamping harus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, bukan sekadar hadir seremonial atau administratif.
Dengan anggaran yang terus bertambah, TWAP ingin memastikan pelaksanaan kegiatan benar-benar bermanfaat dan tidak hanya selesai di atas kertas.
“Kalau perencanaan kuat dan pelaksanaan ada pengawasan pendamping, kami yakin Probebaya bisa tetap on the track sesuai Perwali Nomor 1 Tahun 2025,” tambahnya.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, ucapnya, menginginkan Probebaya memberikan dampak sosial nyata dan memperkuat ketahanan masyarakat di tingkat RT.
Gotong Royong, Elemen Sederhana Namun Penting
Salah satu komponen Probebaya yang paling penting adalah kegiatan gotong royong yang wajib dua kali sebulan.
Setiap kegiatan memperoleh alokasi Rp250 ribu untuk konsumsi dan operasional ringan.
Meski terlihat sederhana, Syaparudin menilai gotong royong merupakan sarana efektif membangun kembali solidaritas, kebersihan lingkungan, dan koordinasi sosial, terutama di kawasan padat penduduk.
“Kalau pelaksanaannya berjalan dengan baik, gotong royong bisa membangkitkan kekompakan masyarakat,” ujarnya.
Belakangan beredar isu adanya intimidasi dalam rembuk warga di kawasan Sungai Karang Mumus (SKM).
Warga disebut tidak dilibatkan dalam proses penyusunan program. Menanggapi hal itu, Syaparudin memilih bersikap diplomatis.
“Kita tidak tahu pasti. Yang jelas kami terus berupaya memperbaiki pelaksanaan Probebaya di lapangan,” katanya.
TWAP akan meningkatkan sosialisasi ke kecamatan, lurah, dan Pokmas agar pelaksanaan Probebaya tetap mengikuti prinsip swakelola tipe 4, yaitu proyek pemerintah yang sepenuhnya untuk masyarakat.
Probebaya Masuki Fase Pematangan
Memasuki tahun kelima, Syaparudin menyatakan bahwa tantangan teknis pelaksanaan Probebaya sebenarnya telah jauh berkurang.
Semua pihak sudah terbiasa dengan alur dan aturan, namun harus tetap konsistensi.
“Yang kita butuhkan hanya konsistensi menjalankan Probebaya sesuai amanah perwali,” ujarnya.
Ia menutup evaluasi dengan menegaskan bahwa Probebaya 2026 harus menghasilkan perencanaan lebih akurat, pelaksanaan lebih disiplin, pengawasan lebih ketat, pemberdayaan lebih terukur, serta dampak nyata bagi warga RT.
“Membangun Samarinda bukan hanya tugas wali kota, tetapi tugas kita bersama melalui Probebaya,” pungkasnya.(redaksi)