VONIS.ID - Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) bersama masyarakat Desa Wadas penolak tambang andesit menggelar peringatan Tragedi 234, "Menolak Lupa Kedzaliman Negara".

Kegiatan tersebut digelar untuk memperingati tindakan represif aparat kepolisian yang dilakukan pada Jumat, 23 April 2021 yang lalu.

Peristiwa yang dikenal dengan "Tragedi 234" ini terjadi ketika puluhan aparat polisi bentrok dengan warga Wadas.

Kejadian ini dipicu oleh pengukuran lahan yang dikawal oleh aparat kepolisian dan dihadang oleh warga Wadas.

Peringatan Tragedi 234 dilaksanakan bersamaan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H berlangsung dengan penuh haru di Tugu Perlawanan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

"Peringatan ini juga menjadi upaya bagi warga agar saling menguatkan dan menghilangkan trauma,” ujar Siswanto dari Gempadewa, dikutip dari Kompas.com.

Dalam kegiatan itu, warga Wadas menuntut Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah untuk bertanggungjawab atas peristiwa tersebut.

Setidaknya warga menuntut 4 poin yang harus dipenuhi Ganjar sebagai pemimpin Jawa Tengah.

Pertama, warga menuntut untuk membatalkan tambang andesit di Wadas.

Kedua Ganjar Pranowo dituntut bertanggung jawab atas kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang pada tragedi 23 April 2021 di Wadas.

Ketiga, Ganjar harus menghentikan segala upaya pengambilalihan tanah milik rakyat Wadas yang masih menolak tambang.

Keempat, Pemerintah, termasuk Ganjar Pranowo harus memastikan agar segala bentuk represi seperti kekerasan, penangkapan dan lain-lain tidak dilakukan lagi terhadap warga Wadas dan siapa saja yang menyatakan pendapatnya di muka umum.

Seperti diketahui, tambang batu andesit di Wadas rencanaya akan digunakan untuk membangun Bendungan Bener yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Bendungan Bener adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Julian Duwi Prasetya mengatakan, Izin Penetapan Lokasi (IPL) tambang Wadas dianggap bermasalah.

Sedangkan IPL dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan kemudian diperpanjang oleh Ganjar Pranowo, yang saat ini menjadi Gubernur Jateng dan Calon Presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P).

"Bentuk kekerasan yang dilakukan negara semakin masif dan tidak dilakukan secara fisik saja," ujar Julian.

(redaksi)