VONIS.ID - DPRD Samarinda meminta agar semua pihak, terutama pengusaha kapal wisata susur Sungai Mahakam, dapat menemukan solusi terbaik terkait penerapan e-Ticketing.
Dari informasi yang diterima, pengelola kapal wisata susur Sungai Mahakam tampaknya berat menerima kebijakan baru Dishub Samarinda.
Para pengusaha kapal wisata yang tergabung di Perkumpulan Kapal Wisata Mahakam (PKWM) mengeluhkan kebijakan aplikasi e-Ticketing dan manifest online untuk para penumpang.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah mengungkapkan, penerapan sistem online tersebut harus dirumuskan bersama antara Dishub dan para pengusaha kapal wisata.
Sebagaimana yang diketahui, aturan penggunaan aplikasi e-Tiketing dan manifest online mulai diberlakukan Dishub Samarinda sejak Senin (7/11/2022).
Namun, hal itu dinilai memberatkan pihak pengusaha kapal wisata yang tergabung dalam PKWM.
Dalam aturan baru tersebut, para penumpang dikenakan lagi biaya tambahan biaya Rp 2 ribu untuk satu penumpang, ditambah lagi dengan manifest online Rp 5 ribu.
Padahal sejak kenaikan BBM, para pemilik kapal sudah menaikkan tarif dari Rp 50.000 menjadi Rp 60.000 perorang.
“Kalau memang pengusaha merasa berat, harusnya bisa dinegosiasikan. Jadi baik pemerintah maupun pengusaha kapal wisata harus duduk bareng dulu,” ucap Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah.
Dalam penerapan aplikasi online itu, Laila sejatinya mendukung langkah Pemkot Samarinda karena dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tepian.
Namun demikian, Laila pun tak ingin mengesampingkan keluhan para pengusaha yang menilai kebijakan itu memberatkan mereka.
“Jangan sampai karena egosentrisnya dishub, lalu tidak mau memperhitungkan dari sisi pengusaha kapal wisata. Apalagi saat ini pengusaha kan baru bangkit setelah dua tahun terimbas Covid-19,” tuturnya.
Ia pun mengharapkan penerapkan dari e-ticketing dan manifest online, sehingga ada masa evaluasi dari pemerintah terhadap penerapan aturan ini.
Namun secara keseluruhan ia menilai, aplikasi tersebut sejatinya sudah tepat dilakukan Pemkot Samarinda.
“Saya sepakat kalau berubah ke sistem dari yang manual menjadi yang online, karena kita juga sudah menuju ke arah sana.
Tapi ya itu tadi, pemerintah harus duduk bareng dengan pengusaha,” tutup Laila.
(advetorial)
