VONIS.ID – DPRD Samarinda meminta pemerintah kota (Pemkot) Samarinda mengkaji secara matang rencana pemekaran wilayah sebelum mengambil keputusan.
Kajian tersebut perlu mencakup kesiapan anggaran, kelayakan pelaksanaan, serta ketersediaan fasilitas pendukung pemerintahan.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah.
Ia mengatakan pihaknya belum bisa memberikan dukungan langsung sebelum menerima hasil kajian mengenai kelayakan rencana tersebut.
“Rencana pemekaran ini perlu melalui kajian yang menyeluruh terlebih dahulu. Kami ingin mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah, termasuk kemampuan anggaran untuk mendukung pelaksanaannya,” ujar Helmi.
Menurutnya, pemekaran wilayah berpotensi menambah beban belanja pemerintah daerah.
Pemerintah tidak hanya perlu menyiapkan struktur administrasi baru, tetapi juga menyediakan kantor dan berbagai fasilitas penunjang agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Politisi Gerindra ini menegaskan, pemerintah perlu menghitung seluruh kebutuhan pembiayaan sebelum merealisasikan kebijakan tersebut.
Perhitungan itu harus memberikan gambaran mengenai besaran anggaran yang diperlukan serta kemampuan daerah untuk menanggung biaya tambahan.
“Pembentukan wilayah baru tentu membutuhkan dukungan fasilitas dan sarana pemerintahan. Karena itu, pemerintah harus menghitung kebutuhan biayanya secara terperinci agar pelaksanaannya tidak membebani keuangan daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Helmi menyebut DPRD pada prinsipnya terbuka untuk mendukung rencana pemekaran apabila pemerintah memenuhi seluruh persyaratan dan menunjukkan kelayakan pelaksanaannya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah masih menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah menyusun prioritas belanja secara cermat agar setiap kebijakan tetap sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.
“Dalam situasi efisiensi seperti sekarang, kita harus benar-benar mempertimbangkan urgensi dan konsekuensi anggarannya. Jangan sampai rencana pemekaran justru menambah beban pembiayaan tanpa perhitungan yang jelas,” tegasnya.
Diketahui, Pemkot Samarinda terus mendorong penataan wilayah yang mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satunya melalui kajian kelayakan pemekaran Kecamatan Samarinda Utara sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penataan wilayah ke depan.
Disampaikan Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda, Syaparudin, bahwa rencana pemekaran Samarinda Utara perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan Samarinda sebagai kota yang memiliki keterhubungan strategis dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinamika tersebut, kata dia, menuntut Samarinda terus beradaptasi.
Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta masuknya masyarakat dari berbagai daerah menjadi bagian dari tantangan yang harus direspons melalui penataan wilayah dan pelayanan publik yang lebih efektif.
“Pemekaran wilayah itu pada dasarnya untuk memperpendek rentang kendali pelayanan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
