VONIS.ID – Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemerintah provinsi untuk mengambil langkah tegas melalui evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan daerah (Perusda).
Pasalnya, Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono menilai banyak Perusda yang pasif dalam menjalankan peran mereka.
Evaluasi tersebut, ucapnya, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Perusahaan itu harus dikelola secara profesional. Jangan sampai kita punya perusahaan tambang, tapi tidak punya tambang. Itu ironi. Kesempatan harus diambil, jangan hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ujar Sapto, belum lama ini.
Ia menekankan, direksi Perusda harus mampu menunjukkan kinerja nyata dan profesionalisme tinggi.
“Bicara soal Perusda itu bicara angka, bicara pendapatan. Masa kita punya perusahaan tambang, tapi justru yang mengelola tambang di Kaltim adalah pihak luar?” tegas Sapto.
Selain sektor tambang, Sapto juga menilai potensi sungai di Bumi Etam masih belum tergarap optimal.
Ia bahkan mendorong pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat agar daerah bisa mengelola sendiri potensi tersebut.
“Kaltim ini penyumbang devisa besar untuk republik ini. Sudah sepatutnya kita juga mendapat porsi yang adil. Kalau bisa dikelola daerah, kenapa harus menunggu Jakarta?” ungkapnya.
Untuk itu, Komisi II berkomitmen akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset oleh seluruh Perusda.
Evaluasi ini bertujuan memastikan aset dan sumber daya yang dimiliki benar-benar dikelola maksimal demi kesejahteraan daerah.
“Komisi II akan mengevaluasi total kinerja Perusda. Kami menuntut pengelolaan aset yang optimal. Tugas utama kami saat ini adalah bagaimana memaksimalkan pendapatan daerah dari berbagai sektor, selama itu halal dan memang menjadi hak Kaltim,” jelasnya.
Terkait pengelolaan aset provinsi, Sapto menyampaikan bahwa Gubernur Kaltim telah meminta DPRD untuk ikut menginventarisasi dan mengevaluasi seluruh aset yang saat ini dikelola pihak ketiga, agar penggunaannya benar-benar untuk kepentingan rakyat.
“Jangan sampai kita punya Perusda sawit, tapi tidak punya kebun sawit. Itu kan aneh. Kita harus punya, harus dikelola dengan benar dan profesional, semua demi meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(adv)