VONIS.ID – Sabtu (10/5/2025), bertempat di Pendopo Odah Etam, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menghadiri diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi.
Ditemui usai kegiatan, Hasanuddin yang akrab disapa Hamas menyoroti pentingnya pendekatan khusus dalam upaya perlindungan perempuan dan Anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Bumi Etam.
Menurutnya, tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur membuat daerah 3T membutuhkan penanganan berbeda dari daerah perkotaan.
“Tidak bisa disamakan antara kota besar dan wilayah 3T. Mulai dari akses, budaya, hingga sumber daya sangat berbeda. Jadi memang butuh pendekatan dan perlakuan yang lebih spesifik,” ujar Hamas.
Politisi Golkar ini mengapresiasi komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA yang telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung perlindungan perempuan dan Anak di wilayah 3T.
Dana ini ditujukan untuk memperkuat layanan hukum, kesehatan, hingga pendidikan di daerah-daerah sulit dijangkau.
“Tadi saya sampaikan langsung kepada Ibu Menteri, dan beliau membenarkan bahwa sudah ada dana khusus untuk ini. Tinggal memastikan implementasinya benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.
Hamas mendorong keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program ini.
Menurutnya, jaringan ormas yang menjangkau hingga ke desa-desa menjadi kekuatan tersendiri dalam menjembatani program pemerintah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Ormas punya peran vital. Mereka tahu kondisi di bawah, dan itu harus dimanfaatkan sebagai mitra strategis pemerintah,” jelasnya.
Hasanuddin juga menyebutkan, setidaknya tujuh kabupaten di Kaltim telah diidentifikasi untuk menerima dukungan tersebut, meski belum merinci nama-namanya.
Ia mengatakan, kabupaten itu memiliki keterbatasan akses dan fasilitas publik yang memerlukan perhatian ekstra.
Hasanuddin menegaskan komitmennya untuk mengawal penyaluran dana tersebut agar tidak hanya berhenti di wacana, tapi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Isu perempuan dan Anak bukan hanya soal angka. Ini menyangkut masa depan generasi. Kita di DPRD akan mengawasi dan mendorong agar pelaksanaannya berjalan dengan baik hingga ke tingkat desa,” pungkasnya. (adv)