VONIS.ID - Meskipun Kalimantan Timur (Kaltim) semakin diposisikan sebagai pusat ekonomi baru Indonesia, tantangan besar dalam sektor pelayanan kesehatan tetap membayangi.

Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi krisis pelayanan kesehatan dasar di provinsi ini, terutama di fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas.

Menurut Ananda, Puskesmas memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Namun, masalah kekurangan tenaga medis di hampir setengah dari total 188 Puskesmas di Kaltim membuat banyak wilayah, terutama yang terpencil, kekurangan akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai.

“Puskesmas adalah lini pertama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Jika Puskesmas ini tidak diperkuat, bagaimana mungkin kita bisa mengandalkan sistem kesehatan yang baik?” ujar Ananda dalam pernyataannya.

Dari 188 Puskesmas di Kaltim, sekitar 48 di antaranya mengalami kekurangan tenaga medis yang cukup parah.

Beberapa Puskesmas bahkan kekurangan tenaga medis esensial, seperti dokter, bidan, perawat, ahli farmasi, dan gizi.

Ananda mengungkapkan bahwa kondisi ini semakin memperburuk ketimpangan layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

“Bayangkan, seorang ibu yang hendak melahirkan di pedalaman tanpa bantuan bidan, atau seorang pasien yang membutuhkan penanganan medis segera, tetapi Puskesmas kekurangan dokter. Ini masalah serius yang harus segera diselesaikan,” kata Ananda dengan tegas.

Selain masalah kekurangan tenaga medis, Ananda juga menyoroti persoalan aksesibilitas yang kerap menjadi kendala.

Infrastruktur jalan yang buruk membuat masyarakat di daerah terpencil semakin sulit untuk mengakses Puskesmas dengan tepat waktu.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki infrastruktur dan mempercepat distribusi tenaga medis ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan.

“Kita butuh kebijakan yang lebih dari sekedar janji. Insentif untuk tenaga medis, terutama di daerah terpencil, harus layak dan mencakup fasilitas pendukung yang memadai,” ujarnya.

Dalam upaya mempercepat perbaikan ini, Ananda berkomitmen untuk bekerja sama dengan dinas kesehatan dan instansi terkait untuk memastikan solusi yang efektif.

Ia juga menegaskan pentingnya penambahan anggaran untuk sektor kesehatan, guna mendukung kesejahteraan tenaga medis dan penyediaan fasilitas yang memadai bagi masyarakat.

“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Di DPRD, kami tidak akan tinggal diam. Ini adalah masalah kemanusiaan yang memerlukan respons cepat dan tepat,” tutup Ananda. (advetorial)