VONIS.ID - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengungkapkan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam politik untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di provinsi Bumi Etam.
Ia menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik tidak hanya sebagai bentuk representasi, tetapi juga sebagai kunci untuk mewujudkan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Perempuan memiliki potensi luar biasa untuk membawa perspektif berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran mereka di parlemen dan pemerintahan penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih berpihak pada keadilan sosial dan kesetaraan,” ujar Nanda, Jumat (22/11/2024).
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini menjelaskan, keterlibatan perempuan dalam politik harus lebih dari sekadar memenuhi kuota 30 persen yang ditetapkan dalam Pemilu Legislatif (Pileg).
Bagi Nanda, kuota tersebut harus dijadikan kesempatan untuk memperluas peran perempuan dalam merumuskan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kuota perempuan bukan hanya angka yang wajib dipenuhi, tetapi peluang besar untuk mendorong lebih banyak perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan daerah,” jelasnya.
Sebagai pimpinan DPRD Kaltim, Nanda memastikan bahwa lembaganya memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam sektor pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik bagi perempuan agar mereka siap menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan, seperti sekretaris daerah (Sekda) atau kepala instansi.
“Keterlibatan perempuan dalam posisi-posisi penting di pemerintahan bukan sekadar soal kesetaraan gender, tetapi juga soal kapasitas dan kontribusi nyata mereka untuk kemajuan Kaltim,” tegas Nanda.
Nanda juga menyoroti langkah-langkah DPRD Kaltim untuk membuka ruang lebih luas bagi perempuan agar mereka bisa berperan lebih besar dalam menyusun dan mengawasi kebijakan daerah.
Melalui kebijakan dan program-program yang mendukung, ia berharap perempuan Kaltim dapat semakin siap untuk mengemban tanggung jawab di ranah publik.
“Ini adalah momentum untuk menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mampu menjadi agen perubahan dalam kehidupan pribadi mereka, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam pembangunan daerah,” tutup Nanda.
Dengan semangat tersebut, Nanda bertekad untuk menjadikan peran perempuan di politik sebagai kekuatan utama dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltim. (advertorial)
