VONIS.ID - Pemkot Samarinda saat ini sedang menggerakkan konsep smart city. 

Konsep pembayaran cashless terus digaungkan, seperti misalnya e-KIR. 

Kemudian ada pula penerapan e-parking. 

Terkait itu, dewan di DPRD Samarinda berikan respon. 

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar sampaikan bahwa dalam penerapan smart city, hal yang harus diperhatikan adalah kondisi geografis lingkungan, kemampuan anggaran serta akses internet yang mudah diakses di fasilitas publik. 

Untuk itu, ia menilai, hal ini butuh dukungan seluruh pihak untuk sama-sama fokus pada satu tujuan menjadikan Samarinda sebagai kota pintar penyangga Ibu Kota Negara (IKN). 

Bukan hanya tanggung jawab pemerintah di kalangan eksekutif saja,. 

"Jadi banyak hal yang menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya pemerintah kota. DPRD juga seperti, itu tanggung jawab kita bersama," ujarnya, Senin (28/2/2022).

Terkait dengan anggaran, Anharmenjelaskan agar dapat memetakan terlebih dahulu struktur ekonomi, serta keunggulan yang dimiliki Samarinda. 

Terlebih dengan melihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), seharusnya sudah dapat dilihat dengan jelas berapa persen ekonomi digerakkan oleh APBD maupun swasta.

"Kalau diliat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kita kan seharuanya sudah ada gambaran, ekonomi kita berapa persen digerakkan swasta dan berapa persen digerakkan APBD," katanya. 

Diketahui, prorgam Smart City di Samarinda adalah inovasi kota yang memanfaatkan dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola kota dengan tujuan menunjang kinerja pemerintah dalam memberikan keamanan, kenyamanan, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. 

(advertorial)