VONIS.ID - Pejabat kabinet Presiden Jokowi dicurigai terlibat dalam bisnis tes PCR di Indonesia.

Diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pasalnya, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menjadi perusahaan penyedia tes Covid-19 di Indonesia disebut didirikan Luhut dan 8 pemegang saham lainnya.

Merespon informasi tersebut, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) berencana akan melaporkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis tes PCR, Kamis (4/11), siang ini.

Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal mengatakan pelaporan ini sejalan dengan program prioritas partainya yang mendorong adanya pemerintahan yang bersih dan anti-oligarki.

Pihaknya juga menolak secara tegas penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara demi menguntungkan kepentingan pribadi maupun bisnis yang mereka punya.

Terlebih, tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan para pejabat publik saat masyarakat sedang menghadapi situasi yang sulit di tengah pandemi Covid-19.

"Pertama kita sedang resah terhadap situasi sekarang ketika masyarakat mau melakukan apa-apa harus PCR. Daripada menjadi bola liar, lebih baik kita laporkan ke KPK karena mereka punya kewenangan untuk menyelidiki dugaan tersebut," kata Alif Kamal dikutip dari CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan membantah dirinya mengambil keuntungan pribadi dari bisnis tes PCR yang dijalankan PT GSI tersebut.

Luhut bahkan mengaku menjadi orang yang mendorong penggunaan tes antigen sebagai syarat dokumen perjalanan untuk menggantikan PCR.

Ia mengatakan, diberlakukannya PCR sebagai syarat perjalanan karena pemerintah melihat adanya peningkatan risiko penularan virus corona akibat melonjaknya mobilitas masyarakat di Jawa-Bali.

Hal itu disertai dengan penurunan disiplin warga terhadap protokol kesehatan.

Namun demikian, Luhut mengeklaim, dirinya selalu mendorong diturunkannya harga tes PCR.

Luhut mengatakan, diberlakukannya PCR sebagai syarat perjalanan beberapa waktu lalu karena pemerintah melihat adanya peningkatan risiko penularan virus corona akibat melonjaknya mobilitas masyarakat di Jawa-Bali.

Hal itu disertai dengan penurunan disiplin warga terhadap protokol kesehatan.

Namun demikian, Luhut mengeklaim dirinya selalu mendorong diturunkannya harga tes PCR.

"Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga terus dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya. (redaksi)