VONIS.ID - DPRD Samarinda menyoroti langkah pembebasan lahan dalam pembangunan Terowongan Selili.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Suparno mengingatkan agar warga yang terkena proyek tersebut, tidak aji mumpung.

Yakni mematok harga tinggi terhadap lahan miliknya yang akan dibebaskan Pemerintah.

“Kalau pembangunan terowongan itu kan erat berkaitan dengan masalah pembebasan lahan. 

Di sini, kami mengharapkan agar masyarakat jangan memberikan harga (jual lahan) yang tinggi, karena ini (Terowongan Selili) untuk kepentingan kota dan kita bersama,” ungkap Suparno, Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Kamis (12/1/2023).

Lanjut Suparno, pada terowongan yang akan menghubungkan Jalan Kakap hingga Jalan Sultan Alimuddin untuk memecah kemacetan di Jalan Otto Iskandardinata, Sungai Dama. 

Khususnya di Gunung Manggah itu diharapkan juga mendapat dukungan dari masyarakat Samarinda.

“Jadi jangan mentang-mentang mau dibebaskan (lahan), langsung kasih patokan harga tinggi,” imbaunya.

Sebab pembebasan lahan di atas proyek Terowongan Selili itu nantinya akan dihitung secara ril melalui proses appraisal dari Dinas Pertanahan Samarinda sebagai dasar rujukan pembebasan lahan masyarakat.

“Karena walaupun mereka (masyarakat) mematok harga tinggi pemerintah tidak akan berani, karena ada appraisal yang menghitung. 

Jadi ikuti saja. Pemerintah mau bayar tinggi bisa diperiksa, masyarakat mau minta harga tinggi juga tidak bisa karena ada aturan,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Suparno pun kembali mengimbau agar masyarakat bisa memberikan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk kebiakan dan kemajuan Samarinda di masa mendatang.

“Kalau nanti masalah itu terowongan belok ke mana, ke mananya urusan teknis. 

Kami (Komisi I DPRD Samarinda) fokus ke masalah pembebasan lahannya,” pungkasnya. (*)