VONIS.ID - Pemkot Samarinda diharapkan membuat terobosan untuk menarik minat masyarakat membayar parkir secara non-tunai.

Pasalnya, selama ini upaya memasyarakatkan pembayaran parkir non-tunai dinilai hanya sebatas imbauan.

Padahal, pembayaran parkir erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah.

Laila menilai kinerja Pemkot Samarinda dalam mengedukasi masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai ke non-tunai masih belum maksimal.

“Selama ini hanya mengimbau tapi tidak ada sesuatu yang mewajibkan. 

Namanya imbauan ini kan masih ada pilihan boleh melakukan boleh tidak,” ungkapnya.

Laila Fatiha lanjut mengatakan, pihaknya memberikan saran ke pemerintah agar memberikan keuntugan yang lebih ke masyarakat yang melakukan pembayaran non tunai di banding dengan pembayaran tunai.

Sebagai contoh ia katakan, untuk yang melakukan transaksi non tunai diberi jalur antrian khusus.

Sehingga masyarakat akan merasa dengan melakukan pembayaran non, ia tidak perlu antri terlalu lama.

“Nah kalau sudah itu masyarakat bisa memilih fasilitas dimudahkan loh. Percuma saya ikut sosialisasi kalau pemkot tidak maksimal penerapan di lapangan,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya telah meminta Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk dapat menyerukan hal ini kepada para pengusaha atau manajemen Mall di Samarinda.

“Kemarin kami ketemu dengan Dishub dan menimbang agar Dishub menyerukan ke pengusaha atau manajemen mall untuk menerapkan apa yang menjadi masukan kami tadi,” pungkasnya. (*)