VONIS.ID, SAMARINDA – Musibah banjir dan longsor yang kembali melanda Samarinda memicu reaksi tegas dari DPRD.
Komisi III akan memanggil Dinas PUPR dan instansi terkait untuk mengevaluasi sistem penanganan banjir yang dinilai belum efektif.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menilai banjir yang terjadi sejak Senin (12/5/2025) bukan hanya peristiwa tahunan yang bisa dimaklumi.
Genangan yang meluas hampir ke seluruh wilayah kota menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program pengendalian banjir.
“Senin kemarin Samarinda lumpuh. Ini bukan lagi soal musim hujan biasa. Kita ingin tahu, program penanganan yang selama ini dijalankan, kenapa tidak berdampak signifikan?” kata Rohim, Selasa (13/5/2025).
Menurutnya, evaluasi akan difokuskan pada analisis menyeluruh terhadap sistem aliran air, mulai dari hulu hingga hilir, serta kondisi drainase yang diduga tidak mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi.
“Apakah air dari hulu terlalu besar, atau justru hilir yang tersumbat dan menyempit? Jika masalahnya di hulu, maka pembangunan kolam retensi perlu jadi prioritas. Tapi kalau saluran di hilir yang bermasalah, harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Komisi III juga akan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Tata Ruang dalam pertemuan evaluasi yang dijadwalkan sebelum masa reses dewan.
“Surat undangan akan segera kami kirimkan. Evaluasi ini harus cepat agar ada tindakan nyata, bukan hanya reaktif setiap kali banjir datang,” tutup Rohim. (adv)