VONIS.ID - DPRD Kaltim angkat bicara mengenai permintaan Pemprov Kaltim ke Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas terkait penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sebagaimana diketahui, Pemprov Kaltim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan penambahan kuota BBM jenis Pertalite dan Solar ke BPH Migas.
Hal itu dilakukan karena Kaltim merupakan salah satu provinsi penghasil Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Terkait hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono menilai, pengawasan harus terus diperketat agar penggunaan BBM tepat sasaran.
Tidak serta merta hanya meminta kuota dengan alasan kekurangan semata.
