VONIS.ID - Rencana penghapusan tenaga honores di akhir 2024 mendapat sorotan dari DPRD Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun terang-terangan tak sependapat dengan keputusan tersebut.

Menurutnya, ada ribuan keluarga yang bergantung hidup menjadi tenaga honorer di instansi pemerintahan, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Samsun mempertimbangkan, jika tenaga honorer dihapus dan tidak ada jaminan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka akan menambah gejolak yang terjadi di tengah masyarakat.

"Kaltim ini bisa jutaan perut yang menggantungkan nasibnya pada pekerjaan ini. Kenapa saya katakan jutaan perut, karena tenaga honorer punya istri, anak yang bisa jadi tak hanya satu barangkali mereka punya orangtua yang jadi tanggungan," tegas Samsun.

Ia menambahkan, pihaknya telah berkomitmen untuk mempertahankan tenaga honorer dan tidak ada yang boleh diberhentikan.

Ia juga meminta keistimewaan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini.

"Kaltim minta keistimewaan kalau seperti itu. Karena kami sudah komitmen untuk mempertahankan honorer tidak ada yang boleh keluar atau diberhentikan. Sebab itu adalah kebutuhan mereka," ujarnya.