VONIS.ID - Transparansi dalam pemerintahan menjadi kunci mencegah kecurangan.
DPRD Kaltim minta pemerintah pusat bersikap transparan terhadap investasi di Ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono.
Menurutnya, transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan pembangunan, agar masyarakat mendapatkan informasi secara baik terhadap proses pengelolaan administrasi pemerintah.
"Semua keuangan harus transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan," ujar Tiyo, sapaan akrabnya.
