Ia mencontohkan misalnya izin usaha yang dikeluarkan pemerintah, sehingga warga mengetahui mekanisme perizinan tersebut.
Karena menurutnya, jika tak ada transparansi dalam pembangunan, maka besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukum.
Politisi Golkar Kaltim ini juga berharap agar Pemprov Kaltim dan Otorita IKN terus bersinergi dalam pembangunan IKN.
"Kita berharap sinergitas antara Pemprov Kaltim dan Otorita IKN melakukan hal tersebut secara maksimal," harapnya. (advertorial)
