Menurut Soraya, seharusnya keterwakilan laki-laki dan perempuan itu bisa seimbang. Karena dari jumlah pendudukan berbeda tipis.

"Semestinya keterwakilan politik di legislatif antara laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang, namun tidak banyak perempuan yang ingin memilih menjadi anggota legislatif," katanya.

Guna mendorong partisipasi perempuan di ranah politik, khususnya keterwakilan di kursi legislatif, Pemprov melalui DKP3A Kaltim telah mengusung beberapa program kegiatan.

Antara lain, kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, dan Ekonomi.

"Saya berharap kegiatan advokasi dapat meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, terutama calon anggota legislatif perempuan sehingga dapat mendorong terwujudnya Misi I Gubernur Kaltim, yaitu Berdaulat dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, terutama Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas," ungkap Soraya.

Soraya menegaskan, kegiatan advokasi dilakukan untuk menekan angka kesenjangan gender di berbagai bidang, seperti lingkungan, ekonomi, hukum, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

"Oleh karena itu, calon anggota legislatif perempuan memerlukan berbagai pengetahuan yang cukup, di antaranya terkait regulasi dalam berbagai tematik," tutupnya. (Adv/Kominfo Kaltim)