Adapun 50 indikator IDM mencakup 8 indikator yang dikelola oleh desa dan 42 indikator yang membutuhkan intervensi dari supra desa, yakni OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain.

"Perangkat Daerah yang menjadi pengampu rekomendasi IDM di Kukar sangat berperan dalam percepatan pembangunan desa," ungkap Arianto.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan pentingnya pemutakhiran IDM setiap tahun untuk menilai dan menetapkan status perkembangan desa.

"IDM terbagi dalam lima tingkatan status perkembangan pembangunan desa. Hingga tahun 2023, Kukar memiliki 76 Desa Mandiri, 69 Desa Maju, dan 48 Desa Berkembang. Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal telah terentaskan pada 2020 dan 2022," jelasnya.

Bupati juga menyoroti pemutakhiran IDM setiap tahun yang dianggap sangat krusial bagi perencanaan di tingkat desa hingga nasional.

"Hal ini sangat tergantung pada skala prioritas yang direkomendasikan oleh pengelola IDM secara nasional melalui Kementerian Desa PDTT," ucap Edi Damansyah.