VONIS.ID - Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pengawasan DPRD Kaltim, di 2023 ini.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang menginginkan serapan anggaran pembangunan infrastruktur bisa maksimal.

Bahkan, Veridiana mengingatkan instansi terkait tak segan memberi sanksi kepada kontraktor yang dinilai tak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian.

Diketahui, pada 2023 ini, anggaran belanja infrastruktur di Kaltim cukup besar.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang pun mengingatkan dinas terkait untuk menyegerakan lelang.
 
“Biasanya lelang dilaksanakan oleh instansi terkait tidak dari awal sehingga keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan serapan anggaran pun jadi kurang maksimal,” katanya di Samarinda, pada minggu lalu. 

Pihaknya, yakni Komisi III selalu melakukan evaluasi secara berkala terutama dengan mitra kerja, sebab tahun 2023 alokasi anggaran paling banyak di alokasikan untuk infrastruktur.

Karena banyak alokasi itu, serapan anggaran dalam proses pembangunan infrastruktur pun diharap bisa maksimal dilakukan provinsi. 

Jika nantinya ada kontraktor yang bandel dan lamban dalam pengerjaan proyek, Veridiana sampaikan bahwa langsung saja dikenakan penalti sesuai dengan regulasi yang ada. 

Seperti yang terjadi dalam proses pembangunan RS Korpri beberapa waktu lalu. 

“Seperti  pembangunan Rumah Sakit Korpri yang dilakukan lelangan ulang, kontraktor lama sudah dikenakan sanksi penalti dan pemutusan kontrak,” ujarnya. (*)