VONIS.ID - Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdasarkan Perpres No 1 Tahun 2025, salah satunya untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), menuai kritik dari DPRD Samarinda.

Meskipun Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu proses pembangunan di daerah, sejumlah pihak di legislatif menilai sebaliknya.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan kekhawatirannya bahwa efisiensi anggaran justru dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tepian.

“Dengan anggaran yang ada saja, kebutuhan pembangunan di Samarinda masih belum tercukupi. Apalagi jika dilakukan pemangkasan, otomatis kita akan kesulitan dalam merencanakan pembangunan,” ujar Samri.

Samri menegaskan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan efisiensi ini, terutama karena anggaran daerah saat ini dianggap belum mencukupi untuk mendanai seluruh program prioritas pembangunan kota.

Lebih lanjut, Samri juga mengkritisi program MBG yang menurutnya belum berjalan secara efektif dan efisien. Ia mengusulkan agar alokasi anggaran untuk program tersebut dialihkan ke sektor pendidikan, yang dinilainya lebih mendesak bagi masyarakat.

“Kita sudah mendengar suara mahasiswa yang demo di depan DPRD Kaltim. Mereka butuh pendidikan gratis, bukan makan gratis,” tegas Samri.