Ia meragukan efektivitas program makan gratis yang hanya mengalokasikan Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per porsi.

Menurutnya, angka tersebut mungkin tidak cukup untuk memenuhi standar gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Jangan sampai program yang niatnya membahagiakan masyarakat malah menjadi beban karena kualitas makanannya tidak sesuai harapan,” tambahnya.

Samri mengingatkan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat saat ini adalah akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.

Ia pun berharap pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas yang benar-benar dirasakan oleh warga.

“Kami di DPRD lebih sepakat jika dana efisiensi itu dialihkan untuk pendidikan gratis. Ini akan lebih berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Samarinda,” pungkasnya.

Dengan ketidakpastian terkait efisiensi anggaran ini, DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat dapat mengkaji ulang dampak kebijakan tersebut, terutama terhadap pembangunan di daerah yang masih membutuhkan dukungan fiskal optimal. (adv)