Selain itu, lanjut Puji, keterlibatan perempuan di parlemen dan lembaga pemerintahan sendiri masih terbilang minim. Belum banyak perempuan yang menduduki posisi strategis seperti misalnya kepala dinas.
"Di DPRD Samarinda sendiri saja hanya ada tujuh orang sebagai dewan. Baru sekitar 11 persen dari tuntutan 30 persen sesuai mekanisme Pemilu," ucap Puji.
"Artinya peran pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk memberdayakan perempuan. Kita juga sudah ada Perda nomor 2/2022 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang mengatur soal ketimpangan ini," pungkasnya.
(Advertorial)
