Dia menjamin, segala proses penyelidikan dan penyidikan kasus akan terbebas dari intervensi dan campur tangan pihak manapun. 

"Kami menjamin penyidik akan bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel serta bebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, dan campur tangan dari pihak manapun, dalam melakukan penyidikan perkara a quo," jelas Ade Safri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan Ketua KPK non-aktif, Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Menyatakan praperadilan oleh pemohon tidak dapat diterima," ucap Hakim tunggal Imelda Herawati.

Penolakan ini menjadikan Firli Bahuri tetap sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

Firli dalam kasus ini terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. 

Dia juga terancam denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (redaksi)