Kemudian, dari aksi massa itu, kemudian dibahas bersama Pemkot Samarinda dengan perwakilan sekitar 15 guru bersama dengan awak jurnalis di Ruang Mangkupalas Balaikota Samarinda. 

Dari hasil pertemuan itu, dijelaskanlah ada niatan untuk lakukan konsultasi ke kementerian, mengaja serta para guru. Pemkot pun mengamini. 

"Kemudian, disampaikanlah surat resmi ke Kemendikbudristek, tentang perihal ini, dan pemerintah berharap atas dasar pertemuan itu, surat Pemkot ini dijawab resmi oleh kementerian. Konsultasi itu juga bersama dengan para guru," ucapnya. 

"Lalu dibentuklah tim, dimana dalam tim itu ada perwakilan 5 orang guru yang disepakati PGRI untuk sama-sama konsultasi ke Jakarta," ujarnya. 

Dari hasil konsultasi itu, kemudian disampaikan bahwa TPP boleh diberikan, dengan harus memperhatikan adanya kriteria dalam pemberian. 

Selanjutnya, hasil konsultasi ini, nantinya akan dirumuskan oleh OPD terkait, berkaitan dengan kriteria-kriteria atau indikator-indikator dalam TPP guru ASN di daerah.