AKD memegang peranan penting dalam memfasilitasi kinerja DPRD, dengan membentuk struktur yang mendukung fungsi legislatif seperti Badan Musyawarah (Bamus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), serta empat komisi lainnya.

Nanda menegaskan, begitu AKD ditetapkan, DPRD Kaltim akan segera melanjutkan sejumlah agenda legislatif, termasuk reses untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Setelah reses, kami akan langsung bergerak. Rapat dengan Bappeda dan RDP sudah dijadwalkan untuk Desember,” ujar Nanda dengan optimisme.

Dengan rencana yang sudah jelas hingga akhir tahun, penetapan AKD pada 11 November 2024 diharapkan dapat menandai dimulainya kembali langkah-langkah strategis DPRD Kaltim, memperlancar proses legislatif, dan mempercepat realisasi program-program pemerintahan menuju tahun 2025. (advertorial)