Menurut Samri, proses pembebasan lahan oleh Pemkot Samarinda belum sepenuhnya selesai, dengan tujuh pemilik lahan yang masih menunggu pembayaran ganti rugi.

“BPKAD meminta pemilik lahan segera mengajukan ke BPN agar titik koordinatnya bisa dipastikan. Ini untuk memperjelas lokasi lahan yang diklaim,” kata Samri.

Samri juga mencurigai adanya kemungkinan pembayaran ganti rugi ganda yang dilakukan Pemkot.

Ada dugaan bahwa beberapa lahan sudah dibayar kepada pemilik sebelumnya, tetapi berpindah kepemilikan tanpa proses administratif yang jelas.

“Kami akan mendampingi masyarakat, tetapi juga perlu kejelasan dari kedua belah pihak. Komisi I tidak akan berpihak secara membabi buta,” tegas Samri.

DPRD Samarinda berharap penyelesaian sengketa ini bisa segera tercapai, dengan mengutamakan asas keadilan dan kepastian hukum.

Komisi I berkomitmen untuk menjaga hak masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset. (adv)