Sabtu, 5 Oktober 2024

Advertorial DPRD Samarinda

Kritik Perbaikan Jalan, DPRD Samarinda Sebut Baru Diperbaiki Hanya Saat Kunjungan Pemerintah Pusat

Selasa, 28 Juni 2022 17:45

Samri Shaputra, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda mengutarakan bahwa perbaikan jalan seharusnya menjadi tanggung jawab yang harus terus dilakukan, tak melulu hanya saat kunjungan pemerintah pusat.

VONIS.ID, SAMARINDA - Pembenahan tata kota, seperti pengaspalan ruas jalan seharusnya menjadi hal pokok yang selalu dijalankan pemerintah secara konsisten.

Namun demikian, hal itu pasalnya dinilai tak terjadi di banyak daerah di Indonesia. Termasuk Samarinda, Kalimantan Timur.

Seperti kritik yang diutarakan Samri Shaputra, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda bahwa perbaikan ruas jalan baru hanya dilakukan saat lawatan pejabat pusat.

"Banyak sekali jalan berlubang baru diperbaiki. Mestinya perbaikan jalan itu sesuai kebutuhan masyarakat. Tapi memang kebiasaan kita ini ketika ada pejabat negara mau mengunjungi daerah kita baru semua pada kalang kabut (melakukan perbaikan jalan)," ujar Samri, Selasa (28/6/2022).

Kinerja pemerintah daerah disebut dinilai politikus Fraksi PKS itu hanya sekedar mencari muka. Sebab kenyataannya, perbaikan jalan baru terjadi saat lawatan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) ke Kaltim dan Samarinda pada Rabu (22/6/2022) kemarin.

Dengan kondisi tersebut, maka Samri menegaskan agar kinerja seluruh operasi perangkat daerah maupun pemerintah itu sendiri harusnya bisa lebih maksimal, baik saat ada kunjungan dari pusat ataupun tidak.

"Kita berharap daerah kita ini tidak selalu menunjukkan bekerja hanya mencari pujian. Contoh ketika ada pejabat semua jalan diperbaiki demi kelancaran jalannya pejabat negara itu," tambahnya.

Kritik pedas yang dilontarkan Samri pasalnya bukan omong kosong belaka. Sebab disebutkannya, untuk pemerintah Kota Tepian sendiri dinilai memiliki anggaran yang begitu mumpuni untuk terus melakukan perbaikan ruas jalan.

"Padahal kemampuan anggaran kita itu mampu. Memperbaiki jalan apa adanya gakpapa, biar pusat itu terbuka matanya agar bisa memberikan bantuan anggaran ke daerah. Kalau jalannya mau bagus sampaikan kepada pusat kita butuh anggaran lebih karena Samarinda ini sudah menjadi bagian IKN," pungkasnya. (Advertorial)

Baca berita kami lainnya di
Tag berita:
Beritakriminal