Menurut Novel, jika KPK berniat mencari Harun, maka mestinya Harun bisa ditangkap.

Ketua Lembaga Indonesia Memanggil 57+ Muhammad Praswad Nugraha mengaku heran karena KPK dan polisi seperti kesulitan untuk melacak keberadaan Harun Masiku. 

Padahal, menurut dia, kedua lembaga ini memiliki pengalaman panjang dalam menangkap dan memproses pelaku pelanggaran hukum.

“Mengherankan ketika sangat sulit menangkap orang yang tidak memiliki jabatan tinggi dan tidak pernah terlatih secara intelijen dalam melakukan upaya penyembunyian diri,” ucap Muhammad Praswad Nugraha.

Praswad mencurigai adanya muatan politis dalam kasus politikus PDIP itu, karena selalu dinaikkan pada periode tertentu. 

Sejalan dengan pernyataan Praswad terkait muatan politis dalam kasus Harun Masiku, Indonesia Corruption Watch juga meyakini KPK tidak akan menangkap Harun Masiku saat menjelang tahun politik. 

Sebab, bila Harun ditangkap akan ada elite politik yang ikut terseret.

Seperti diketahui, tahun 2024 menjadi tahun politik karena terdapat pemilihan presiden atau Pilpres dan pemilihan kepala daerah atau Pilkada. 

Kedua ajang pesta demokrasi itu masing-masing dilaksanakan pada Februari dan November 2024.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana berpendapat, kejanggalan penanganan perkara ini sudah terlihat sejak awal kasus. 

Pimpinan, kata dia, terkesan justru melindungi Harun Masiku. Maka itu, dia meyakini bahwa KPK tidak akan menaruh perhatian serius pencarian Harun hingga Pemilu 2024 rampung. 

“Seperti diketahui, KPK era Firli Bahuri merupakan KPK yang paling takut berhadapan dengan politisi. Sehingga, perkara semacam Harun ini sudah pasti akan sulit diungkap. KPK bukan tidak mampu menemukan keberadaan Harun, melainkan memang tidak mau,” terang Kurnia Ramadhana. (*)