Dia menyebut para pejabat negara bisa langsung dihampiri untuk mengisi LHKPN-nya.

"Karena ketika macet, ternyata kuncinya gampang, undang KPN (ketua pengadilan negeri), suruh isi saat itu, selesai semuanya. Inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan kita lakukan," ucap Ganjar.

Selain itu, Ganjar menyebut persoalan LHKPN juga bisa diselesaikan dengan sistem whistleblowing dari masyarakat.

Dia menyebut masyarakat bisa dilibatkan dan dirahasiakan identitasnya untuk mengawasi para pejabat negara.

"Melibatkan KPK, pemerintah, dan dunia usaha, termasuk dunia pendidikan, adalah cara pencegahan yang bagus. Dan penguatan LHKPN itu didukung dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya, dan tentu dengan anonim dan evidence based yang memang betul-betul terjadi," ujar dia.

Terkait pencegahan korupsi, Ganjar mengatakan pentingnya sinergi antarlembaga.

Dia menyinggung secara khusus pentingnya peran TNI menegakkan hukum di perbatasan.

"Sinergi antarlembaga menjadi penting, kenapa TNI menjadi penting? Kita melihat yang illegal economy, termasuk tadi tambang-tambang ilegal, apalagi yang di perbatasan, rasanya penegak hukum perlu dibantu," kata Ganjar saat memberi pemaparan.

Ganjar menjelaskan situasi di perbatasan terkadang pelanggar hukum di-back up oleh kekuatan luar biasa.

Karena itu, menurutnya, diperlukan juga kekuatan yang luar biasa untuk memberantas itu.

"Karena situasi-situasi yang sulit, yang kadang-kadang mereka di-back up oleh kekuatan-kekuatan luar biasa, maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan. Tanpa itu, tidak akan bisa berjalan," ucapnya.

Ganjar juga bicara terkait pentingnya transparansi berkaitan dengan penanganan kasus korupsi.

Koordinasi di antara penegak hukum, lanjut dia, juga penting dilakukan.

"Peningkatan transparansi untuk penanganan kasus korupsi sehingga orang tahu sampai di mana, berjalan atau tidak, dan mempererat koordinasi antara penegak hukum, termasuk cross-check berkala anggaran dari seluruh lembaga yang mengelola anggaran, termasuk publikasi hasil audit lembaga, ini untuk tingkatkan kepercayaan masyarakat, apa pun dalam pemerintahan dan kekuasaan, kepercayaan adalah nomor satu, kalau tidak merosot, KPK akui itu sendiri," jelasnya.

"APH serta inspektorat inilah yang mesti meningkatkan surveillance kegiatan transaksi sehingga PPATK juga menjadi kontributor yang penting," sambungnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga bicara mengenai kepastian hukum.

Awalnya, dia mengungkapkan obrolannya dengan para pengusaha.

"Saat saya bertemu pengusaha, awalnya terjadi cerita atau rumor bahwa 'Ya, kalau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, jangan-jangan ini dilibas semuanya ini'," kata Ganjar.

Mendengar rumor itu, Ganjar pun mengkonfirmasi kepada para pengusaha.

Dia menyebut para pengusaha justru ingin ada kepastian hukum agar iklim usaha terjaga.

"Lalu kami konfirmasi kepada para pengusaha 'Benarkah kejadian itu? Benarkah perasaan itu yang Anda rasakan?'. (Dijawab) 'Tidak, Pak, kalau kami berusaha dan ada kepastian hukum, maka pada saat itulah sebenarnya kenyamanan kami akan terjaga'," ucap Ganjar.

Mendengar jawaban itu, Ganjar pun memastikan ingin mewujudkan penegakan hukum yang baik.

Dia memberi contoh salah satunya soal penegakan hukum berdasarkan bukti.

"Kami akan berikan contoh saja bahwa komitmen itu dibuktikan dengan evidence based, dengan sebuah bukti seperti apa yang tadi ditampilkan di depan," ujar dia.

Dalam penindakan koruptor, Ganjar menyebut para koruptor harus diberi efek jera.

Hal yang membuat jera dengan dimiskinkan dan dieksekusi di Lapas Nusakambangan.

"Kalau itu tidak jera, deterrent effect-nya adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu," kata

Kemudian, soal tindak pidana pencucian uang, dia menilai pasal TPPU harus ditambahkan ke setiap kasus korupsi yang ditangani.

"Wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU," ujar Ganjar.

Selain itu, Ganjar menilai RUU Perampasan Aset juga salah satu yang harus segera diselesaikan. Dia menyebut cara-cara tersebut bisa mencegah terjadinya korupsi jika diterapkan secara gamblang.

"Pengesahan RUU Perampasan Aset, inilah respons yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang," ujar dia. (redaksi/detik)