Orang nomor satu di Benua Etam itu meyakini banjir yang terjadi di Kota Tepian satunya diakibatkan oleh pendangkalan SKM yang sudah mencapai 75-80 persen.

Ia pun berharap dengan penggerukan, aliran sungai menjadi lancar sehingga air tidak meluap ke pemukiman dan jalan.

Pendangkalan terjadi akibat sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai. Bukan hanya sampah rumah tangga, tapi juga kulkas, meja kursi, bahkan ranjang pun disebut dibuang ke sungai.

"Sungai seperti berubah fungsi menjadi tong sampah raksasa," sebutnya.

Hingga 2022, normalisasi SKM Samarinda terus dikerjakan secara bertahap. Bekerjasama dengan Kodam VI Mulawarman, melalui Korem 091/Aji Surya Natakesuma.

Kegiatan di tahun ini menggunakan anggaran total senilai Rp 51 miliar yang bersumber dari 3 pihak. Yakni pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda.

"Dari pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV sebesar Rp 33 miliar," jelasnya.

Selanjutnya, anggaran dari Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) senilai Rp 10 miliar untuk normalisasi. Sementara, alokasi anggaran dari Pemkot Samarinda senilai Rp 8 miliar untuk pembebasan lahan warga. (ADV / Kominfo Kaltim)