"Kondisi jalan Kubar-Mahulu sangat strategis. Status jalannya sudah jelas, tapi anggarannya belum maksimal. Panjang jalan yang perlu diperbaiki sangat luas dan butuh dukungan alokasi yang lebih besar agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” jelasnya.

Dalam upaya ini, Ekti menyampaikan kebutuhan tersebut dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim dan terus mendorong agar anggaran infrastruktur diperbesar di masa mendatang.

Meski belum ada angka pasti mengenai kemajuan perbaikan jalan selama lima tahun terakhir, Ekti mengakui bahwa progres sudah ada, meski belum mencapai hasil optimal.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah penentuan status jalan terkait dengan kewenangan pembiayaan dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga pusat.

“Status jalan harus diperjelas. Jalan yang belum memiliki status jelas memungkinkan penganggaran dari APBD provinsi, kabupaten, bahkan APBN. Namun, jika berstatus nasional, maka hanya APBN yang dapat mendanainya,” pungkasnya. (advertorial)