VONIS.ID - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diminta menyosialisasikan segala informasi terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Permintaan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Teknis Kepegawaian dalam rangka Mewujudkan ASN Profesional, Unggul dan Berbudaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar, di ruang serbaguna lantai I kantor Bappeda Kukar, Kamis (16/5/2024).

Menurut Sunggono, kebijakan pengangkatan PPPK merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan sumber daya manusia yang lebih fleksibel dan profesional di Kabupaten Kukar.

Kebijakan ini diharapkan memberikan peluang bagi tenaga honorer dan profesional lainnya untuk berkontribusi lebih dalam kepada masyarakat melalui skema yang lebih terstruktur dan jelas.

"Kepada BKPSDM, saya minta untuk secara aktif menyosialisasikan segala informasi terkait pengangkatan PPPK kepada masyarakat luas, khususnya kepada para pelamar, agar setiap orang yang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi," kata Sunggono.

Selain itu, kebijakan pengangkatan PPPK ini diharapkan akan membawa perubahan yang signifikan dalam struktur kepegawaian Kukar.

Sunggono lantas meminta dukungan dari BPKAD dan dinas-dinas terkait lainnya untuk memastikan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan agar tersedia dan memadai.

"Mari gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyempurnakan strategi kita dalam menghadapi tantangan baru kepegawaian ini. Saya percaya, dengan komitmen dan kerjasama yang baik, kita dapat melaksanakan kebijakan ini dengan sukses dan membawa manfaat yang besar bagi kemajuan Kabupaten Kukar," ungkap Sekda Kukar.