VONIS - DPRD Samarinda menegaskan tak setuju dengan langkah pemerintah dalam menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting.
Ia mengatakan sedari awal kebijakan menaikan harga BBM Pertamax dan mencabut subsidi pertalite dan solar bukan menjadi solusi pemerintah atas bengkaknya pembiayaan subsidi pada postur APBN.
Pada akhirnya daerah juga turun tangan dengan menggelontorkan anggaran.
Diketahui, Pemkot Samarinda saat ini mengalokasikan APBD sebesar 2 persen untuk jaring pengaman sosial pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Upaya tersebut untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.
