Berita Nasional Trending

Institusi Prabowo Diguncang Masalah, Kerugian Negara Nyaris Rp 1 Triliun, Ini Duduk Soal Kasus Satelit Kemenhan

Sabtu, 15 Januari 2022 - 23:50
ILUSTRASI - Kasus proyek satelit Kemenhan. (Dok Kemenhan dan freepik)

VONIS.ID - Institusi pimpinan Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan tengah diguncang masalah besar, kerugian negara nyaris Rp1 triliun, berikut duduk persoalan kasus satelit Kemenhan.

Mendadak Kejaksaan Agung melaporkan kasus besar yang menimpa Kementerian Pertahanan.

Institusi pimpinan Prabowo Subianto itu disebut telah merugikan negara nyaris Rp 1 triliun akibat proyek bernama satelit komunikasi pertahanan atau Satkomhan.

Meski demikian, proyek satelit Kemenhan ini tak ada sangkut pautnya dengan Prabowo Subianto meski saat ini menjabat Menteri Pertahanan RI.

Rupanya proyek satelit Kemenhan ini terjadi sejak periode 2015 ketika Menteri Pertahanan saat itu dijabat Jenderal (Pur) Ryamizard Ryacudu.

Kasus proyek satelit Kemenhan ini juga melibatkan sejumlah personel TNI.

Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa sudah memberi lampu hijau agar pihak terkait segera diperiksa, termasuk personel TNI yang terlibat.

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan duduk soal proyek satelit Kemenhan yang merugikan negara besar-besaran.

Dalam kasus ini, Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai tak main-main, nyaris Rp 1 triliun.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengklaim pihaknya telah lama melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

Dalam waktu dekat, kasus satelit Kemenhan ini akan segera masuk ke tingkat penyidikan.

"Kami sudah melakukan penelitian dan pendalaman atas kasus ini, dan sekarang sudah hampir mengerucut.

Insya Allah dalam waktu dekat perkara ini naik ke penyidikan," kata ST Burhanuddin, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Dari hasil penyelidikan ini, ST Burhanuddin mengatakan, telah memiliki cukup bukti untuk masuk ke tingkat penyidikan.

Tetapi Kejagung enggan membeberkan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam proyek satelit Kemenhan.

"Ini masih masih pendalaman, artinya kami belum menentukan, penyidikan baru akan ditentukan sehari dua hari ini ya," ungkap ST Burhanuddin.

"Pasti kerugian-kerugian sudah dilakukan pendalaman tetapi nanti finalnya ada di BPK dan BPKP," ujarnya menambahkan.

Awal Mula Mencuat


Kasus permasalahan pengelolaan satelit Kemenhan ini bermula ketika Satelit Garuda-1 keluar orbit dari slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) yang menyebabkan terjadinya kekosongan pengelolaan oleh Indonesia pada 19 Januari 2015.

Berdasarkan aturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit.

Apabila tak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Ketika slot orbit 123 mengalami kekosongan pengelolaan, Kemenhan kemudian mengajukan permintaan untuk mendapatkan hak pengelolaan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Permintaan ini berkaitan dengan rencana Kemenhan yang akan menjalankan proyek satelit komunikasi pertahanan atau Satkomhan.

Tetapi kemenkominfo ternyata tak langsung menanggapi permintaan tersebut.

Lantas Kemenhan tiba-tiba bergerak sendiri dengan membuat kontrak sewa bersama Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015.

Padahal persetujuan penggunaan slot orbit 123 derajat Bujur Timur dari Kemkominfo baru keluar pada 29 Januari 2016.

Saat menekan kontrak bersama Avanti, belakangan terungkap bahwa Kemenhan ketika itu belum memiliki anggaran untuk keperluan proyek satelit militer.

Anggaran untuk keperluan proyek ini baru tersedia pada 2016, namun Kemenhan melakukan self blocking.

Tak berhenti sampai di situ, Kemenhan kemudian juga tetap menekan kontrak bersama Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat pada periode 2015 hingga 2016, yang anggarannya pada 2015 juga belum tersedia.

Rugi ratusan miliar Setelah beberapa tahun pasca-penandatanganan kontrak, Avanti menggugat Kemenhan di London Court of Internasional Arbitration.

Gugatan ini karena Kemenhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani.

Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan dan biaya filing satelit sebesar ekuivalen Rp 515 Miliar.

Selain itu, Navayo yang sebelumnya juga telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan dokumen certificate of performance, namun tetap diterima dan ditandatangani oleh pejabat Kemenhan dalam kurun waktu 2016-2017.

Navayo kemudian mengajukan tagihan sebesar USD 16 juta kepada Kemenhan.

Namun, saat itu pemerintah menolak untuk membayar sehingga Navayo menggugat ke Pengadilan Arbitrase Singapura.

Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021, Kemenhan diputus harus membayar USD 20.901.209 atau sekitar Rp 314 miliar kepada Navayo.

Sementara itu, Mahfud MD menyatakan, selain keharusan membayar kepada Navayo, institusi pimpinan Prabowo Subianto juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells dan Telesat yang sebelumnya telah menjalin kontrak dengan Kemenhan.

"Sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," kata Mahfud MD.

Respons Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencium adanya indikasi keterlibatan personel TNI dalam proyek satelit Kemenhan.

Jenderal Andika Perkasa mengaku sudah dipanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk diinformasikan soal adanya keterlibatan oknum TNI itu.

“Beliau (Mahfud) menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai dan memang beliau menyebut ada indikasi awal, indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum," ungkap Andika Perkasa di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika mendukung, keputusan pemerintah untuk melakukan proses hukum kepada oknum terkait.

Ia pun masih menunggu nama-nama anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

"Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami," ungkapnya.

(*)

Tag berita:

NASIONAL TERKINI

Soal Postingan Rektor ITK di Media Sosial, Castro: Tidak Ada Ruang Bagi Mereka yang Rasis Dalam postingannya itu, Rektor ITK membahas soal wawancaranya terhadap mahasiswa yang ikut mobilitas ke luar negeri.
nasional Sabtu, 30 April - 20:04
Berita Nasional Trending Sudah Diteken Jokowi, Brimob Polri Akan Dipimpin Jenderal Bintang Tiga, Kapan Mulai Berlaku? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Perpres Nomor 54 Tahun 2022 terkait Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) bakal diisi Jenderal polisi bintang tiga atau Komjen, kapan mulai berlaku?
nasional Jumat, 15 April - 2:04
Ade Armando Babak Belur Dipukuli di Aksi Massa 11 April Dari video yang beredar, Ade Armando mengenakan baju hitam saat kejadian itu terjadi Ia sempat memberi sinyal untuk tak ingin dipukul dengan menghentangkan tangan.
nasional Senin, 11 April - 18:04
Marshel Widianto Beli Konten Asusila Dea OnlyFans Seharga Rp 1,4 Juta Dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, ia tidak membenarkan tindakan komika Marshel Widianto yang membeli konten asusila Dea "OnlyFans".
nasional Jumat, 8 April - 15:04
Berita Nasional Trending Laporan Dugaan Korupsi Ahmad Sahroni Bakal Didalami KPK Terkait itu, KPK sampaikan bakal mendalami informasi yang diberikan kuasa hukum Adam Deni terkait dugaan korupsi Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi NasDem itu.
nasional Kamis, 7 April - 20:04
Marshel Widianto Beli Konten Syur Dea OnlyFans, Segera Diperiksa Polisi Ia akan diperiksa polisi pada Kamis (7/4/2022). Di IG pribadinya, Marshel Widianto pun berikan sinyal itu.
nasional Rabu, 6 April - 19:04
Berita Nasional Trending Masuk Awal Ramadan, Gempa Berkekuatan M 6,1 Guncang Kepulauan Talaud, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami Menurut informasi BMKG, pusat gempa berada di laut berjarak 39 km tenggara Melonguane, Sulut dengan kedalaman 12 km.
nasional Selasa, 5 April - 11:04
Usulan Presiden 3 Periode Muncul Isu Kepala Desa Dukung Jokowi 3 Periode, Apdesi Terbelah, Pecah Kongsi? Organisasi yang menaungi para kepala desa itu terbelah menjadi dua kubu. Yakni kubu Surtawijaya dan kubu Arifin Abdul Majid.
nasional Kamis, 31 Maret - 19:03
Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar Haris Azhar Minta Polisi Periksa Sejumlah Dokumen Terkait Luhut Binsar, Hasil Riset 9 Organisasi Direktur Lokataru Haris Azhar mendorong penyidik Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah dokumen yang telah diserahkan bersama kuasa hukumnya, Nurkholis Hidayat pada Rabu (23/3).
nasional Jumat, 25 Maret - 21:03
Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar Bela Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Aktivis Bikin Aksi di Polda Metro Jaya Diketahui saat ini Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.
nasional Senin, 21 Maret - 22:03
Mafia Minyak Goreng Kata Mendag, Tersangka Mafia Minyak Goreng Akan Diumumkan Polri, Ada Tiga Nama Terkait ini, menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ungkap bahwa tersangka mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan segera diumumkan Kepolisian RI (Polri).
nasional Senin, 21 Maret - 21:03
Berita Nasional Trending Mahfud MD Minta Polisi Selidiki Pria yang Minta Hapus 300 Ayat Alquran Menkopolhukam Mahfud MD beri respon perihal adanya video pria yang viral terkait penghapusan 300 ayat Alquran.
nasional Kamis, 17 Maret - 16:03
Uang Rp 400 Juta dari Doni Salmanan ke Rizky Febian Siap Dikembalikan Doni Salmanan saat ini terseret kasus dugaan penipuan dan investasi bodong secara trading melalui binary option Quotex.
nasional Kamis, 17 Maret - 15:03
Berita Nasional Trending Pria Minta Menag Hapus 300 Ayat Alquran Pria itu terekam muncul di akun YouTube NU Garis Lurus. Informasi dihimpun, pria itu bernama Saefudin Ibrahim.
nasional Senin, 14 Maret - 19:03
Berita Nasional Trending KSP Bantah Kabar Penceramah Radikal Cantumkan Nama Abdul Somad dan Felix Siauw Rumadi menyampaikan Presiden Joko Widodo hanya mengungkap fenomena penceramah radikal. Menurutnya, Jokowi tidak pernah berniat membeberkan nama-nama penceramah yang dianggap radikal.
nasional Kamis, 10 Maret - 17:03