VONIS.ID - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menonaktifkan Mardani Maming dari jabatan bendahara umum.
Diketahui Mardani Maming saat ini telah menjadi tersangka dan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Belum nonaktif," kata Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi, Rabu (27/7). dilansir dari CNNIndonesia.com
Fahrur mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan praperadilan Maming yang akan dibacakan hari ini.
Lebih lanjut ia mengatakan dari hasil praperadilan tersebut, PBNU akan menentukan sikap terkait status Mardani Maming di PBNU.
"Dari situ akan dilakukan rapat pimpinan untuk menentukan status beliau. Jika praperadilan diterima maka statusnya jelas," pungkasnya.
Diketahui KPK telah memasukan Mardani Maming dalam daftar pencarian orang (DPO) usai lembaga antirasuah tersebut gagal melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka.
Maming dinilai KPK tidak kooperatif karena selalu mangkir dari dua panggilan penyidik. Panggilan kedua dilayangkan pada Kamis, 21 Juli 2022.
Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka KPK lantaran diduga telah menerima Rp104 miliar terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Diduga kasus tersebut dilakukan Maming kala ia masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.
Namun, Maming mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia dan kuasa hukum merasa janggal dengan proses hukum yang dilakukan KPK hingga penetapan tersangka dilakukan.
(redaksi)
