VONIS.ID - DPRD Samarinda mengapresiasi upaya Pemkot dalam mengendalikan inflasi.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Pemkot berhasil mengunci angka lonjakan inflasi sebesar 5,3 % yang begitu minim dari rata-rata angka yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Raihan kerja yang begitu positif dari Pemkot Samarinda itu tak ayal kembali mendapat apresiasi dari para anggota DPRD Samarinda.
Seperti yang diutarakan Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik.
“Saya kira kita pantas memberi apresiasi dari capaian kerja terkait pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemkot,” tutur Abdul Rofik, Selasa (1/11/2022).
Meski mengutarakan apresiasinya, namun Abdul Rofik pula menegaskan, jika pemkot salah melakukan kebijakan dan alami raihan kerja yang buruk, maka dirinya juga akan menjadi orang pertama yang akan bersuara keras melontarkan protes dan kritik.
“Kalau mereka berprestasi maka saya sendiri yang akan memuji mereka. Begitu juga kalau mereka membohongi rakyat, maka saya sendiri yang akan bersuara lantang, karena suara saya tentunya mewakili suara rakyat,” tegas Abdul Rofik.
Sebagaiamana yang diketahui, keberhasilan Pemkot Samarinda itu diganjar juga dengan hadiah anggaran senilai Rp 19,2 miliar dari pemerintah pusat lewat pemberian Dana Insentif Daerah (DID), karena dinilai mampu menangani secara baik inflasi di daerah.
Gelontoran dana Rp 19,2 miliar itu pun selanjutnya akan digunakan Pemkot Samarinda untuk perlindungan sosial, cipta lapangan kerja, serta mendukung pelaku usaha mikro.
Sebesar Rp 16,5 miliar nantinya akan dialokasikan di Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD-P 2022.
Sebagai informasi, saat ini di tingkat nasional inflasi tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK) per September 2022 mencapai 5,95%.
Hingga akhir 2022 nanti tekanan inflasi IHK ditengarai akan terus meningkat, imbas penyesuaian harga BBM bersubsidi di tengah masih tingginya harga energi dan pangan global.
“Artinya kita ini tidak subjektif tapi kita ini bergerak secara objektif melakukan penilaian. Perlu juga dilakukan harmonisasi antara warga, pemerintah, DPR, aparat dan itu bisa untuk tujuan yang lebih bagus ke depannya,” pungkasnya.
(advetorial)
