VONIS.ID, JAKARTA - Pengusutan KPK terkait dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep bersama istri disebut telah dibatalkan. Pembatalan itu kontan mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyebut kalau KPK diskriminatif karena berkaitan dengan kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo. Ia heran ketika KPK tidak menindaklanjuti dugaan gratifikasi Kaesang karena alasan dia bukan pejabat negara atau pegawai negeri sipil.
Padahal, Hasto yang juga buka pejabat negara dibeberapa waktu lalu sempat diperiksa KPK.
“Saya bukan PNS, bukan pejabat negara, tapi diperiksa buktinya, iya kan,” singgung Hasto, dikutip Jumat (13/9/2024).
Hasto menceritakan, dia diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi Direktorat Jenderal Perkeretapiaan (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan Hasto ini bermula dari informasi Adi Darmo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekretariat pemenangan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin.
Pada saat itu, kata Hasto, mereka membangun rumah aspirasi. Dan di dalam ponsel terduga tersangka itu ada nomor telepon ponselnya yang dikirim oleh Adi Darmo. Padahal, kata Hasto, tidak ada aliran uang kepada Adi, dirinya, maupun aliran uang ke partai.
“Sementara nyata-nyata ada pesawat yang keliatan jet seperti itu tidak dipanggil sampai saat ini dengan alasan bukan pejabat negara. Itu kan diskriminasi yang luar biasa, ketidaksetaraan yang luar biasa di dalam praktik hukum itu sendiri," tekan Hasto.
Sebelumnya, Kaesang memantik sorotan netizen setelah beredar video yang menunjukkan dirinya dan sang istri, Erina Gudono, sedang pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Pesawat privat ini memakan biaya sewa sekitar Rp 265,8 juta hingga Rp 308,8 juta per jam.
Warganet kemudian mengunggah potongan dokumen yang memperlihatkan bahwa pemilik Gulfstream G650ER nomor penerbangan N588SE itu adalah Garena Online (Private) Ltd, unit usaha SEA Group, yang juga menaungi Shopee. Garena dan Shopee diketahui bekerja sama dengan Pemerintah Kota Solo, yang dipimpin Gibran, membuka Hub di Solo Technopark pada Desember 2021 lalu.
