Berita Nasional Trending

Mahfud MD Klaim Didukung Prabowo dan Jokowi Bongkar Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Senin, 17 Januari 2022 - 06:03
Mahfud MD membongkar kasus proyek satelit Kemenhan yang rugikan negara nyaris Rp 1 Triliun. (dok Kemhan dan Instagram @polhukamri)

VONIS.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD  mengklaim dapat dukungan dari Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam membongkar kasus proyek satelit Kemenhan.

Kasus proyek Satelit Komunikasi Pertahanan alias Satkomhan di Kementerian Pertahanan memasuki babak baru.

Sejumlah pihak terkait proyek satelit Kemenhan itu akan segera dibawa ke jalur hukum, lantaran telah merugikan negara nyaris Rp 1 triliun.

Bahkan Mahfud MD mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Menhan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Kendati demikian, Mahfud MD mengaku sempat ada pihak yang menghambat agar kasus satelit Kemenhan tidak dibongkar ke publik.

Upaya penghambatan itu, kata Mahfud MD, muncul ketika ia pertama kali tahu kekisruhan proyek satelit Kemenhan.

Ia menuturkan kasus tersebut berlangsung pada 2018, sebelum Mahfud MD menjabat Menko Polhukam.

"Saya tahu karena pada awal pandemi, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima Kemhan," kata Mahfud MD, Minggu (16/1/2022).

Kemudian, Mahfud MD mulai mengundang beberapa kementerian seperti Kementerian Pertahanan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya.

Dalam sejumlah rapat yang digelar, Mahfud MD mengatakan ada pihak yang diduga sengaja menghambat agar kasus proyek satelit Kemenhan ini tidak dibongkar.

"Saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar kasus ini diproses secara hukum," kata Mahfud MD.

Lalu, ia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Audit Tujuan Tertentu (ATT).

"Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan," ungkapnya.

Kasus ini bermula pada 19 Januari 2015 saat Satelit Garuda-1 keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur.

Hal ini membuat terjadinya kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Merujuk pada peraturan International Telecommunication Union (ITU) yang ada di bawah PBB, negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk kembali mengisi slot itu.

Apabila tak dipenuhi, maka slot dapat digunakan negara lain.

Di Indonesia, slot ini dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Namun Kementerian Pertahanan kemudian meminta hak pengelolaan ini dengan alasan pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan alias Satkomhan.

Untuk mengisi slot itu, mereka menyewa Satelit Artemis yang merupakan satelit sementara pengisi orbit (floater) milik Avanti Communication Limited (Avanti).

Dari sini masalah bermula, Mahfud MD mengatakan Kemenhan membuat kontrak dengan Avanti, Kemenhan belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.

Kontrak dengan Avanti diteken pada 6 Desember 2015, padahal persetujuan di Kominfo untuk pengelolaan slot orbit 123 baru keluar 29 Januari 2016.

"Belum ada kewenangan dari negara dalam APBN bahwa harus mengadakan itu, melakukan pengadaan satelit dengan cara cara itu," ucap Mahfud MD.

Lebih parah, kontrak Satelit orbit 123 tak hanya dilakukan dengan Avanti.

Untuk membangun Satkomhan, Kemenhan juga menandatangani kontrak dengan Navajo, Airbus, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu 2015-2016.

Menurut Mahfud MD, saat itu juga anggaran belum tersedia.

Pada 2016 anggaran sempat tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemenhan.

Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar masalah satelit orbit 123 itu segera dibawa ke pidana.

Bahkan, kata dia, Menhan Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan.

"Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat.

Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika juga tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan,” kata dia.

Mahfud MD menilai, Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan kepada korupsi dari institusi apa pun, semua harus tunduk pada hukum.

Selain itu, kata Mahfud Md, Jaksa Agung juga menyatakan kesiapannya untuk mengusut kasus ini.

"Jadi, mari bersama-sama kita cermati dengan seksama pengusutan kasus ini," kata Mahfud MD.

(*)

Tag berita:

NASIONAL TERKINI

Soal Postingan Rektor ITK di Media Sosial, Castro: Tidak Ada Ruang Bagi Mereka yang Rasis Dalam postingannya itu, Rektor ITK membahas soal wawancaranya terhadap mahasiswa yang ikut mobilitas ke luar negeri.
nasional Sabtu, 30 April - 20:04
Berita Nasional Trending Sudah Diteken Jokowi, Brimob Polri Akan Dipimpin Jenderal Bintang Tiga, Kapan Mulai Berlaku? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Perpres Nomor 54 Tahun 2022 terkait Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) bakal diisi Jenderal polisi bintang tiga atau Komjen, kapan mulai berlaku?
nasional Jumat, 15 April - 2:04
Ade Armando Babak Belur Dipukuli di Aksi Massa 11 April Dari video yang beredar, Ade Armando mengenakan baju hitam saat kejadian itu terjadi Ia sempat memberi sinyal untuk tak ingin dipukul dengan menghentangkan tangan.
nasional Senin, 11 April - 18:04
Marshel Widianto Beli Konten Asusila Dea OnlyFans Seharga Rp 1,4 Juta Dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, ia tidak membenarkan tindakan komika Marshel Widianto yang membeli konten asusila Dea "OnlyFans".
nasional Jumat, 8 April - 15:04
Berita Nasional Trending Laporan Dugaan Korupsi Ahmad Sahroni Bakal Didalami KPK Terkait itu, KPK sampaikan bakal mendalami informasi yang diberikan kuasa hukum Adam Deni terkait dugaan korupsi Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi NasDem itu.
nasional Kamis, 7 April - 20:04
Marshel Widianto Beli Konten Syur Dea OnlyFans, Segera Diperiksa Polisi Ia akan diperiksa polisi pada Kamis (7/4/2022). Di IG pribadinya, Marshel Widianto pun berikan sinyal itu.
nasional Rabu, 6 April - 19:04
Berita Nasional Trending Masuk Awal Ramadan, Gempa Berkekuatan M 6,1 Guncang Kepulauan Talaud, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami Menurut informasi BMKG, pusat gempa berada di laut berjarak 39 km tenggara Melonguane, Sulut dengan kedalaman 12 km.
nasional Selasa, 5 April - 11:04
Usulan Presiden 3 Periode Muncul Isu Kepala Desa Dukung Jokowi 3 Periode, Apdesi Terbelah, Pecah Kongsi? Organisasi yang menaungi para kepala desa itu terbelah menjadi dua kubu. Yakni kubu Surtawijaya dan kubu Arifin Abdul Majid.
nasional Kamis, 31 Maret - 19:03
Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar Haris Azhar Minta Polisi Periksa Sejumlah Dokumen Terkait Luhut Binsar, Hasil Riset 9 Organisasi Direktur Lokataru Haris Azhar mendorong penyidik Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah dokumen yang telah diserahkan bersama kuasa hukumnya, Nurkholis Hidayat pada Rabu (23/3).
nasional Jumat, 25 Maret - 21:03
Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar Bela Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Aktivis Bikin Aksi di Polda Metro Jaya Diketahui saat ini Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.
nasional Senin, 21 Maret - 22:03
Mafia Minyak Goreng Kata Mendag, Tersangka Mafia Minyak Goreng Akan Diumumkan Polri, Ada Tiga Nama Terkait ini, menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ungkap bahwa tersangka mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan segera diumumkan Kepolisian RI (Polri).
nasional Senin, 21 Maret - 21:03
Berita Nasional Trending Mahfud MD Minta Polisi Selidiki Pria yang Minta Hapus 300 Ayat Alquran Menkopolhukam Mahfud MD beri respon perihal adanya video pria yang viral terkait penghapusan 300 ayat Alquran.
nasional Kamis, 17 Maret - 16:03
Uang Rp 400 Juta dari Doni Salmanan ke Rizky Febian Siap Dikembalikan Doni Salmanan saat ini terseret kasus dugaan penipuan dan investasi bodong secara trading melalui binary option Quotex.
nasional Kamis, 17 Maret - 15:03
Berita Nasional Trending Pria Minta Menag Hapus 300 Ayat Alquran Pria itu terekam muncul di akun YouTube NU Garis Lurus. Informasi dihimpun, pria itu bernama Saefudin Ibrahim.
nasional Senin, 14 Maret - 19:03
Berita Nasional Trending KSP Bantah Kabar Penceramah Radikal Cantumkan Nama Abdul Somad dan Felix Siauw Rumadi menyampaikan Presiden Joko Widodo hanya mengungkap fenomena penceramah radikal. Menurutnya, Jokowi tidak pernah berniat membeberkan nama-nama penceramah yang dianggap radikal.
nasional Kamis, 10 Maret - 17:03