VONIS.ID - Polisi yang diberi tugas oleh negara untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.

Namun belakangan ini, justru banyak oknum anggota polisi yang kerap melakukan pelanggaran hukum.

Beberapa kasus mencuat ke publik, seperti Brigadir NP yang melakukan smackdown kepada mahasiswa yang berdemo hingga pemukulan oleh polisi di Deliserdang.

Tidak hanya itu, proses hukum yang dilakukan polisi terhadap kasus dugaan pencabulan juga menjadi sorotan.

Sebab kasus pencabulan terhadap tiga orang anak ini sempat diberhentikan, namun kini proses penyelidikan dibuka kembali.

Perihal maraknya pelanggaran yang dilakukan oknum anggota kepolisian, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo angkat suara.

Ia menegaskan bagi oknum polisi yang melanggar aturan untuk segera diproses dengan tegas.

"Perlu tindakan tegas, jadi tolong jangan pakai lama. Segera copot dengan tidak hormat. Segera lakukan dan ini untuk menjadi contoh bagi yang lainnya", ujar Listyo, Selasa (19/10).

Pria kelahiran Ambon ini sangat menyayangkan oknum polisi yang tidak taat aturan.

Karena itu dapat merusak citra dan reputasi polisi yang seharusnya bekerja untuk membantu dan melayani masyarakat, seperti contoh membantu penanganan pandemi, penyaluran bantuan sosial, program vaksinasi, hingga pengawasan protokol kesehatan.

Tindakan tegas ini, kata dia diambil untuk membuat efek jera bagi polisi yang tidak taat aturan.

Sebab pelanggaran yang dilakukan oknum kepolisian dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Kapolri pun meminta agar anggotanya untuk menerima masukan dan kritik yang dilontarkan masyarakat.

Ini dilakukan agar aspirasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi lembaga penegak hukum ini.

Ia pun memastikan Polri adalah lembaga terbuka yang tidak anti-kritik. Sehingga masukan yang bersifat membangun dapat menjadikan institusi ini lebih baik lagi.

"Jangan anti-kritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik," pungkasnya. (redaksi)