Aliansi Mahasiswa Lintas Organisasi Kaltim juga menuntut sejumlah hal kepada instansi terkait untuk terlibat dalam menelusuri pelaksanaan pemilihan KPID kaltim yang diduga banyak melakukan kecurangan.

Antara lain, meminta Kejati menelusuri dugaan adanya dan akan adanya kegiatan transaksional yang borpotensi mengarah kepada gratifikasi dari peserta kepada timsel maupun ke komisi I.

Mereka juga meminta walikota agar mengedepankan asas good goverment dalam menetapkan direksi perusda yang jelas-jelas rangkap jabatan yang melanggar regulasi dan berpotensi menimbulkan konflik of interest.

Bahkan menurut wirawan, hal yang paling mengecewakan adalah diduga adanya oknum di luar timsel yang telah mengatur terpilihnya calon KPID.

“Disinyalir adanya intervensi oknum diluar timsel yang ikut mengatur nama-nama peserta yang lolos seleksi calon komisioner KPID Kaltim” tegasnya. (redaksi)